Petunjuk TeknisPengelolaan DanaAlokasi Khusus BidangKeluarga BerencanaTahun 2011
Disampaikan
Pada Pertemuan Regional DAK Bidang KB tahun 2011
Di Pontianak
DASAR HUKUM
1.UU No. 10 TAHUN 2010 TentangAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun 2011 tertanggal 19Nopember 2010
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :216/PMK.07/2010 Tanggal 3 Desember 2010
KATA PENGANTAR .....................................................................
DAFTAR ISI ....................................................................................
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIONAL.......
I. PENDAHULUAN ........................................................................................
II. TUJUAN DAN ARAH PEMANFAATAN ......................................
III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA .......................................
IV. KEBIJAKAN ................................................................................................
V. KEGIATAN PRIORITAS………………………
VI. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN ...................................
VII. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI .........................
A. Pelaporan ..............................................................................................
B. Pemantauan ..........................................................................................
C. Evaluasi .................................................................................................
VIII. PENUTUP ..................................................................................................
DAFTAR ISI
TUJUAN UMUM
Tercapainya sasaran prioritaspembangunan keluarga berencana dalamRKP 2011 untuk mencapai NRR = 1 atauTFR 2,1 per wanita dan laju pertumbuhanpenduduk 1,1 persen pada tahun 2014
TUJUAN KHUSUS
1.Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau PKB/PLKB danPPLKB/UPT dalam melaksanakan penyuluhan,penggerakan, dan pembinaan program KB;
2.Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatanakses dan kualitas yan KB, trtm klg miskin dan rentanlainnya;
3.Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnyadi daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;
4.Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak dibawah usia lima tahun dalam keluarga;
5.Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB,baik antar wilayah maupun antar kelompok sosialekonomi masyarakat
INDIKATOR KRITERIA TEKNIS
1.Angka kesertaan ber-KB atau ContraceptivePrevalence Rate (CPR);
2.Angka kelahiran atau Child Woman Ratio(CWR);
3.Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin)terhadap jumlah keluarga;
4.Jumlah keluarga;
5.Kepadatan penduduk.
ARAH PEMANFAATAN
1.Angka kesertaan ber-KB atauContraceptive Prevalence Rate (CPR)relatif masih rendah;
2.Angka kelahiran atau Child Woman Ratio(CWR) relatif masih tinggi;
3.Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin)terhadap jumlah keluarga relatif masihtinggi.
4.Jumlah keluarga relatif besar/banyak;
5.Kepadatan penduduk relatif tinggi.
INDIKATOR OUTPUTINDIKATOR OUTPUT
1.Terpenuhinya 3,178 unit kendaraan bermotor rodadua 6,016 set Sarana Kerja bagi PKB/PLKB danPPLKB/Ka. UPT;
2.Terpenuhinya 78 MUYAN KB KELILING) SKPD-KB)kab/kota;
3.Terpenuhinya 4,870 set IUD Kit,
4.Terpenuhinya 6,339 set Implant Kit,
5.Terpenuhinya 2,501 unit Obgyn Bed bagi Klinik KB,dan
6.Terbangunnya 205 unit Gudang Alokon bagi SKPD-KB;
7.Terpenuhinya 93 MUPEN KB bagi SKPD-KB kab/kota,
1.Terpenuhinya 3,178 unit kendaraan bermotor rodadua 6,016 set Sarana Kerja bagi PKB/PLKB danPPLKB/Ka. UPT;
2.Terpenuhinya 78 MUYAN KB KELILING) SKPD-KB)kab/kota;
3.Terpenuhinya 4,870 set IUD Kit,
4.Terpenuhinya 6,339 set Implant Kit,
5.Terpenuhinya 2,501 unit Obgyn Bed bagi Klinik KB,dan
6.Terbangunnya 205 unit Gudang Alokon bagi SKPD-KB;
7.Terpenuhinya 93 MUPEN KB bagi SKPD-KB kab/kota,
INDIKATOR OUTPUTINDIKATOR OUTPUT
8. Terpenuhinya 2,321 unit PA bagi PPLKB/Ka. UPT,
9. Terpenuhinya 8,177 set KIE Kit bagi PKB/PLKB,
10. Terbangunnya 266 Balai Penyuluhan di kecamatan;
11. Terpenuhinya 12,737 set BKB Kit bagi BKB di tingkatDesa/Kel;
INDIKATOR OUTCOMEINDIKATOR OUTCOME
1.Terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,2 juta peserta, 3,8 juta diantaranyamiskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya, 3,4 juta mandiri, dan 900 ribumenggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, Medis Operatif) ;
2.Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 27,5 juta peserta, 12,2juta diantaranya miskin dan rentan lainnya, 13,6 juta mandiri, dan 6,9 jutamenggunakan kontrasepsi jangka panjang;
3.Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber-KB melalui23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dan tersediannya dukungansarana dan prasarana bagi 4.700 klinik KB;
4.Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan ,pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggotakelompok kegiatan, meningkatnya keterampilan keluarga dalampengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja,serta peningkatan kualitas hidup lansia;
5.Tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi informasikomunikasi program kependudukan dan KB.
KEBIJAKAN UMUMKEBIJAKAN UMUM
Kebijakan DAK KB tahun 2011 diarahkan untukmeningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluargaberencana, dengan meningkatkan: (i) daya jangkaudan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaanprogram KB tenaga lini lapangan; (ii) meningkatkankuantitas,kualitas, dan kecepatan data dan informasiberbasis teknologi informasi dan komunikasi dari linilapangan; (iii) sarana dan prasarana fisik pelayananKB; (iv) sarana dan prasarana fisik pelayanankomunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB;serta (v) sarana dan prasarana fisik pembinaantumbuh kembang anak.
KEBIJAKAN KHUSUSKEBIJAKAN KHUSUS
1.Bupati/Walikota penerima DAK mengikutsertakan SKPD-KB pada setiap tahap kegiatan.1.Bupati/Walikota penerima DAK mengikutsertakan SKPD-KB pada setiap tahap kegiatan.
2.Pada Kabupaten/Kota penerima DAK yang belumdibentuk SKPD-KB dan tidak ada SKPD yang mempunyaifungsi mengelola Program KB, Bupati/Walikota wajibmenunjuk dan menetapkan SKPD lain sebagaipelaksana.2.Pada Kabupaten/Kota penerima DAK yang belumdibentuk SKPD-KB dan tidak ada SKPD yang mempunyaifungsi mengelola Program KB, Bupati/Walikota wajibmenunjuk dan menetapkan SKPD lain sebagaipelaksana.
3.Menjaga ketepatan perencanaan dengan menetapkandistribusi penggunaan DAK menurut program dankegiatan di setiap kabupaten/kota.3.Menjaga ketepatan perencanaan dengan menetapkandistribusi penggunaan DAK menurut program dankegiatan di setiap kabupaten/kota.
KEBIJAKAN KHUSUSKEBIJAKAN KHUSUS
4.Bupati/Walikota dpt merubah/menyesuaikan distribusipenggunaan DAK dg ketentuan masih dlm lingkup (menu)kegiatan yg tlh ditetapkan & menginformasikanperubahan dimaksud kepada Kepala BKKBN.4.Bupati/Walikota dpt merubah/menyesuaikan distribusipenggunaan DAK dg ketentuan masih dlm lingkup (menu)kegiatan yg tlh ditetapkan & menginformasikanperubahan dimaksud kepada Kepala BKKBN.
5.Perubahan/menyesuaian thdp distribusi penggunaan DAKmenurut kegiatan dilakukan melalui Surat KeputusanBupati/Walikota;5.Perubahan/menyesuaian thdp distribusi penggunaan DAKmenurut kegiatan dilakukan melalui Surat KeputusanBupati/Walikota;
6.Pendistribusian alokasi anggaran DAK menurut jeniskegiatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usulanSKPD-KB.6.Pendistribusian alokasi anggaran DAK menurut jeniskegiatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usulanSKPD-KB.
7.BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, koordinasi,pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAKBidang KB Tahun 2011.7.BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, koordinasi,pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAKBidang KB Tahun 2011.
(Lanjutan)
1.Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB danPPLKB/UPT
2.Sarana Kerja PLKB/PKB/PPLKB
A.Program Peningkatan Daya Jangkau & KualitasPenyuluhan, Penggerakan & Pembinaan Program KBTenaga Lini Lapangan
3. Pengadaan MUPEN KB bagi SKPD-KB Kab/Kota;
4. Pengadaan KIE Kit bagi desa/kelurahan;
5. Pengadaan Public Adress bagi kecamatan.
B.Program Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik PelayananKIE Program KB
PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN
6.Pengadaan sarana pelayanan di klinik KB, mencakupImplant Kit & IUD Kit; Obgyn Bed,
7.Pengadaan MUYAN KB bagi SKPD-KB kab/kota;
8.Pembangunan Gudang Alokon bagi SKPD-KB kab/kota.
9.Membangun/Renovasi Balai Penyluhan KB di TKKecamatan
C.Program Peningkatan Sarana & Prasarana FisikPelayanan KB
(Lanjutan)
D.Program Peningkatan Sarana Pengasuhan & PembinaanTumbuh Kembang Anak
10.Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit bagikelompok BKB di desa/kelurahan.
PRIORITAS LOKASI KAB/KOTAPRIORITAS LOKASI KAB/KOTA
1)Wilayah Penyangga Utama,
2)Wilayah Penyangga, dan
3)Wilayah Pengembangan.
Penyangga Utama terdiri dari 10 provinsi , yaitu:
•Jawa Barat● Lampung
•Jawa Timur● Nusa Tenggara Barat
•Banten● Sulawesi Selatan
•Jawa Tengah● Sulawesi Barat
•Sumatera Utara● Sumatera Selatan
Terdiri dari 208 kabupaten/kota
PRIORITAS LOKASI KAB/KOTAPRIORITAS LOKASI KAB/KOTA
Penyangga terdiri dari 19 provinsi, yaitu:
●RIAU● KALTIM
●KEPRI● JAMBI
●NTT● SULTENG
●KALBAR● BENGKULU
●SUMBAR● KALTENG
●KALSEL● GORONTALO
●A CEH● BABEL
●SULTRA● MALUKU
●PAPUA● MALUT
●PAPAR
Terdiri dari 254 kabupaten/kota
PRIORITAS LOKASI KAB/KOTAPRIORITAS LOKASI KAB/KOTA
Pengembangan terdiri 4 prov, yaitu:
•SULAWESI UTARA
•BALI
•D I YOGYAKARTA
•DKI JAKARTA (NON DAK)
Terdiri dari 29 kabupaten/kota
JUMLAH KAB/KOTA = 491 Kab/Kota
PENETAPAN URUTAN KAB/KOTAPENETAPAN URUTAN KAB/KOTA
Penetapan Skor Indikator Teknis
Indikator CPR, skor terkecil (1 = satu) diberikan padakabupaten/kota yang mempunyai angka pencapaianpaling kecil (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan padakabupaten/kota yang mempunyai angka terkecil kedua(urutan kedua), dan seterusnya.
Sementara itu indikator CWR, persentase KPS dan KS I, jumlahkeluarga dan kepadatan penduduk skor terkecil (1 = satu)diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angkapaling besar (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan padakabupaten/kota yang mempunyai angka terbesar kedua(urutan kedua), dan seterusnya.
PENETAPAN URUTAN KAB/KOTAPENETAPAN URUTAN KAB/KOTA
Penetapan Skor Kabupaten/Kota
Menjumlahkan skor 5 indikator (CPR, CWRdan persentase KPS dan KS I, jumlah keluargadan kepadatan penduduk);
Kabupaten/kota yang mempunyai total skorterkecil berada pada peringkat pertama,terkecil kedua berada pada peringkat kedua,dan seterusnya;
KABUPATEN/KOTA YANG DIUSULKAN MENERIMADAK BIDANG KB 2011KABUPATEN/KOTA YANG DIUSULKAN MENERIMADAK BIDANG KB 2011
Berdasarkan langkah-langkah di atas, total skor secaranasional berkisar antara terendah 90 dan tertinggi 852.
Kabupaten/kota yang diusulkan menerima DAKdiprioritaskan pada kabupaten/kota yang mempunyaitotal skor kecil.
Kabupaten/kota yang diusulkan mendapatkan DAKKB 2011 ditetapkan yang mempunyai total skor 700 kebawah
Berdasarkan ketentuan di atas, jumlahkabupaten/kota yang mempunyai total skor 700 kebawah sebanyak 417 kabupaten/kota.
ALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2011 NASIONALALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2011 NASIONAL
MENU/KEGIATAN
JUMLAHFISIK
JUMLAHDANA
PERSENTASE
SEPEDA MOTOR
3,178
50,893
13.9
MUPEN
93
55,799
15.2
MUYAN
78
42,899
11.7
IUD KIT
4,870
21,917
6.0
IMPLANT KIT
6,339
15,851
4.3
OBGYN BED
2,501
30,018
8.2
GUDANG ALKON
205
26,216
7.1
PUBLIC ADRESS
2,321
17,417
4.7
KIE KIT
8,177
28,621
7.7
BKB KIT
12,737
31,85
8.6
KANTORPPLKB/UPT
266
31,562
8.6
SARANA KERJAPLKB/PKB
6,016
15,057
4.0
TOTAL
368,100
100,0
10 KAB/KOTA ALOKASI DAK BIDANG KBTAHUN 2011 TERTINGGI10 KAB/KOTA ALOKASI DAK BIDANG KBTAHUN 2011 TERTINGGI
NO
KAB/KOTA
JUMLAH DANA(MILYARD)
1
Kab. Sukabumi
1,718.4
2
Kota Bekasi
1,698.2
3
Kab. Ciamis
1,640.6
4
Kab. Bogor
1,571.5
5
Kab. Garut
1,545.1
6
Kab. Cianjur
1,516.5
7
Kab. Manokwari
1,516.2
8
Kab. Subang
1,484.3
9
Kab. Cirebon
1,456.8
10
Kab. Ponorogo
1,435.7
10 KAB/KOTA ALOKASI DAK BIDANG KBTAHUN 2011 TERENDAH10 KAB/KOTA ALOKASI DAK BIDANG KBTAHUN 2011 TERENDAH
NO
KAB/KOTA
JUMLAH DANA(JUTA)
1
Kota Batu
695.9
2
Kota Salatiga
711.6
3
Kota Solok
711.8
4
Kab. Sukamara
713.3
5
Kab. Waropen
725.2
6
Kota Subulussalam
725.8
7
Kota Probolinggo
729.5
8
Kota Kotamobagu
729.5
9
Kota Blitar
733.1
10
Kab. Dharmasraya
734.1
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
![eye2_f[1].gif](data/images/img30.gif)