PENATAAN DATAKEMENTERIAN AGAMA
JAKARTA, 4 September 2013
ISU STRATEGIS PENGELOLAANDATA
Integrasi Data
Setiap Satuan Kerja di lingkungan KementerianAgama memiliki data dan informasi dengankarakteristik yang berbeda-beda.
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik
Kesiapan seluruh jajaran Kementerian Agamadalam rangka memenuhi kebutuhan dantuntutan masyarakat terhadap informasi publik.
INTEGRASI DATA
bertujuan untuk mengharmonisasikan data darisejumlah sumber ke dalam bentuk yang koheren
dapat menghasilkan jawaban terhadappermintaan yang tak dapat dijawab oleh sumberdata jika dilakukan secara terpisah
KENDALA UMUM INTEGRASI DATA
Heterogenitas data
Perbedaan konsep pembangunan data:kelengkapan variabel, ketajaman variabel,penggunaan kode, keragaman platform.
Otonomi sumber data
Akses terhadap sumber data dibatasi olehkewenangan, ruang lingkup, dan kebutuhan.
Kualitas kinerja query
Kualitas struktur data dan kualitas datamerupakan kunci kualitas kinerja query.
KEBIJAKAN PINMAS TENTANGPENGELOLAAN DATA
Memberikan keleluasaan kepada setiap UnitKerja/Satuan Kerja untuk mengembangkansistem informasi dalam rangka memenuhikebutuhannya.
Pinmas memberikan dukungan dan bimbingansecara teknis pembangunan sistem informasidan aplikasi di lingkungan Kementerian Agama.
Pinmas bertindak sebagai mediator integrasidata pembangunan sistem informasi selarasdengan roadmap ICT Kementerian Agama.
Terbuka
SEKARANG
DULUDULU
TERTUTUPTERTUTUP
Bureaucratic secrecy
Political secrecy
Dikecua-likan(Pasal17)
Genuine secrecy
Uji konsekuensi danuji kepentinganpublik
UU No. 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan informasi publik
Asas (Pasal 2)
(1)Setiap Informasi Publik bersifatterbuka dan dapat diakses olehsetiap Pengguna Informasi Publik.
(2)Informasi Publik yangdikecualikan bersifat ketat danterbatas.
(4)Informasi Publik yang dikecualikanbersifat rahasia sesuai denganUndangUndang, kepatutan, dankepentingan umum didasarkan padapengujian tentang konsekuensiyang timbul apabila suatu informasidiberikan kepada masyarakat sertasetelah dipertimbangkan dengansaksama bahwa menutup InformasiPublik dapat melindungikepentingan yang lebih besardaripada membukanya atausebaliknya.
Diijinkan
Maximum Acces
Limited Exemption
(MALE)
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Hak:
Memperoleh informasi:
Melihat & mengetahui informasi;
Menghadiri pertemuan badan publikyang sifatnya terbuka;
Mendapat salinan informasi;
Menyebarluaskan informasi.
Mengajukan permintaaninformasi .
Mengajukan gugatan kepengadilan jika memperolehhambatan dalam memperolehinformasi.
Kewajiban:
Menggunakan informasi sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
Mencantumkan sumberdarimana ia memperolehinformasi publik.
Pemohon Informasi Publik adalahwarga negara dan/atau badanhukum Indonesia yangmengajukan permintaan informasipublik sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini.Pemohon Informasi Publik adalahwarga negara dan/atau badanhukum Indonesia yangmengajukan permintaan informasipublik sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini.
Pengguna Informasi Publik adalahorang yang menggunakaninformasi publik sebagaimanadiatur dalam UndangUndang ini.Pengguna Informasi Publik adalahorang yang menggunakaninformasi publik sebagaimanadiatur dalam UndangUndang ini.
HAK DAN KEWAJIBANMASYARAKAT
Kewajiban:
1.Menyediakan, memberikan, dan/ataumenerbitkan/mengumumkan informasipublik yang berada di bawahkewenangannya;
2.Menyediakan informasi yang akurat, benar,dan tidak menyesatkan;
3.Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) dalam rangkapelayanan informasi publik;
4.Menunjuk pejabat fungsional dan/ataupetugas informasi yang akan membantupelaksanaan tugas PPID.
5.Membangun dan mengembangkan sisteminformasi dan dokumentasi untukmengelola informasi publik secara baik danefisien sehingga dapat diakses denganmudah;
6.Membuat pertimbangan tertulis dari setiapkebijakan yang diambil dalam rangkapelayanan informasi publik;
7.Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiaptahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12).
Badan Publik adalah lembaga eksekutif,legislatif, yudikatif, dan badan lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara, yangsebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, atauorganisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luarnegeri
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
1.Menolak memberikan informasi yangdikecualikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan:
•Alasan substansi
•Alasan Prosedur
2.Mengecualikan informasi publik untukdiakses secara ketat dan terbatasberdasarkan prinsip:
•Uji Konsekuensi (consequential harmtest),
•Tidak permanen (non-permanence).
HAK BADAN PUBLIK
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ), karena memilikikonsekuensi sbb:
a.Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hakatas kekayaan intelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehat;
c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanannegara,
d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifatpribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiatseseorang;
h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekamanmedik).
i. Memorandum atau suratsurat antar BadanPublik atau intra Badan Publik, yang menurutsifatnya dirahasiakan kecuali atas putusanKomisi Informasi atau pengadilan;
j.Informasi yang dikecualikan berdasarkanUndangUndang.
Informasi diLingkunganBadan Publik
UjiKonsekuensi
y
t
InformasiDikeculaikan
InformasiDikeculaikan
InformasiTerbuka
InformasiTerbuka
Status
Klasifikasi informasi publik berdasarkan
status dan prosedur penyediaan
Prosedur
(Berdasarkanpermintaan)
(Proaktif: tidak berdasarkanpermintaan)
!
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN(DRAFT)
No.
Informasi dikecualikan
1
Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2
Perhitungan RAPBN Kementerian Agama sebelum disampaikandan dibahas dengan DPR-RI;
3
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
4
Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran
5
Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan
6
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
7
Dokumen penggunaan, pemanfaaan, pemindahtangan danpenghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, suratkeputusan.
8
Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN
9
Rekening koran bendaharawan
BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN(DRAFT)
No.
Informasi dikecualikan
1
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
2
Rekam Medis PNS
3
SK Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional
4
Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan PeninjauanKembali atas Hukdis Pegawai
BIDANG KEPEGAWAIAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN(DRAFT)
No.
Informasi dikecualikan
1
Laporan hasil pemeriksaan audit maupun khusus
2
Laporan pengaduan masyarakat individu/masyarakat
3
MOU dengan BPKP tentang Audit bersama dan program lainya
4
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)dan Laporan Hasil Audit BPKP
5
Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen, BPK danBPKP
BIDANG PENGAWASAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN(DRAFT)
No.
Informasi dikecualikan
1
Konfigurasi data center
2
Konfigurasi dan lokasi server
3
Internet Protocol / IP address private
4
Bandwidth management
5
Kode akses elektronik
6
Struktur Database
7
Source Code
8
Desain laporan dalam aplikasi
9
Dokumentasi Aplikasi dan Sistem
BIDANG TEKNOLOGI KONUNIKASI DAN INFORMASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN(DRAFT)
No.
Informasi dikecualikan
1
Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah(UAS), dan Ujian Nasional (UN) serta kunci jawabannya.
2
Nilai Raport Siswa dan UN
3
Rekam Bimbingan dan Penyuluhan Siswa
4
Proses Evaluasi hasil pembelajaran
5
Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar
6
Supervisi guru
BIDANG PENDIDIKAN
1.Pinmas bertindak sebagai PPID tingkatKementerian;
2.Membentuk PPID tingkat satker;
3.PPID dibantu oleh pejabat fungsional;
4.Mengembangkan sistem penyediaan layananinformasi secara cepat, mudah dan wajar sesuaidengan petunjuk teknis standar layanan informasipublik yang berlaku secara nasional.
5.Menyiapkan data, informasi, dan dokumentasi dibawah kewenangannya.
6.Menyiapkan daftar informasi yang dikecualikan.
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI UUNO. 14 TAHUN 2008
BENTUK DUKUNGAN PINMASTERHADAP PENGEMBANGAN ICT
Penyediaan Portal Kementerian Agama
Penyediaan jaringan internet dan domainkepada seluruh Satuan Kerja di lingkunganKementerian Agama
Penyediaan fasilitas email dinas bagi seluruhsatuan kerja dan pegawai di lingkunganKementerian Agama
Penyediaan konsultasi dan bimbingan teknispengembangan ICT
Penyediaan aplikasi pelayanan tata kelolakepemerintahan.
TERIMA KASIH