PEDOMAN PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013

USULAN PENYESUAIANPENETAPAN ANGKA KREDIT DANPEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DANPANGKAT BAGI GBPNS

BMPS PROVINSI JAWA BARAT

JUNI 2014

PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATANFUNGSIONAL, CPD, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAMRANGKA PEMBINAAN KARIR

PENILAIAN

DOKUMEN

PENILAIAN

DOKUMEN

PNS ?

SK INPASSING PANGKAT/GOL(PERMENPAN 84)

SUDAHINPASSING ?

PENYETARAAN PANGKAT/GOL & JABATANFUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT

TIDAK

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONALDAN ANGKA KREDIT

PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONALDAN ANGKA KREDIT

PENGEMBANGAN DIRI

melalui CPD

PENGEMBANGAN DIRI

melalui CPD

KARYA ILMIAH dan/atauINOVATIF melalui CPD

PENILAIAN

KINERJA

PENILAIAN

KINERJA

Penyesuaian Ijazah,

tanda jasa, dsb

Penyesuaian Ijazah,

tanda jasa, dsb

UNSUR

UTAMA

(Min. 90%)

UNSUR

PENUNJANG

(Max. 90%)

GuruPertama

GuruMuda

GuruMadya

GuruUtama

Penata Muda, IIIa

Penata Muda Tingkat I, IIIb

Penata, IIIc

Penata Tingkat I, IIId

Pembina, IVa

Pembina Tingkat I, IVb

Pembina Utama Muda, IVc

Pembina Utama Madya, IVd

Pembina Utama, IVe

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

KECUKUPANANGKAKREDIT?

1.Naik Pangkat

2.Tunj. Profesi

Guru Profesional

1. Tidak Naik Pangkat

2. Jam mengajar dikurangi

3. Tunj. Profesi tidak terima

TIDAK

TAHAP PERSIAPAN

(PERMENDIKNAS 38 TH. 2010

PALING LAMBAT DES’ 2012 )

TAHAP IMPLEMENTASI

(PERMENDIKNAS 35 TH. 2010

EFEKTIF JAN’ 2013)

Inpassing sudah

Berakhir des 2011

(Permendiknas 22 th. 2010)

TARGET ANGKA KREDIT

PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN

ANGKA KREDIT BAWAAN SETIAP GURU

PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN

ANGKA KREDIT BAWAAN SETIAP GURU

SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)

PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL

(DILAKUKAN 1 KALI)

Proses pengganti Inpassing

Usulan setelah 2011

PANGKAT

JABATAN

ANGKA KREDIT

MASA KERJA

GAJI POKOK

PANGKAT

JABATAN

ANGKA KREDIT

MASA KERJA

GAJI POKOK

PEMENPAN 16/2009 & PERMENDIKNAS35/2010, MULAI 2013

: IIIa

: Guru Madya

: 400

: 5 Tahun

: 2.500.000

: IIIa

: Guru Pertama

: 180

: 5 Tahun

: 2.500.000

STATUS GURU

BUKAN PNS

PANGKAT

JABATAN

ANGKA KREDIT

MASA KERJA

GAJI POKOK*

: ........

: 20 Tahun

: 7.000.000

PANGKAT

JABATAN

ANGKA KREDIT

MASA KERJA

GAJI POKOK

: IIIa

: Guru Madya

: 400

: 5 Tahun

: 2.500.000

PEMENDIKNAS 47/2007 &

PERMENDIKNAS 22 /2010

BERAKHIR DES’ 2011

* Ditentukan yayasan

PANGKAT**

JABATAN

ANGKA KREDIT

MASA KERJA

GAJI POKOK

PEMENDIKNAS.......(ISINYA SAMA DGNPERMENDIKNAS 35/2010)

: IIIa

: Guru Pertama

: 180

: 5 Tahun

: 2.500.000

** Paling tinggi III/d

PEMBINAAN KARIR UNTUK GURU BUKAN PNS

PNS DAN BUKAN PNS

SETARA

PANGKAT

JABATAN

ANGKA KREDIT

MASA KERJA

GAJI POKOK

PEMENDIKNAS 38/2010

BERAKHIR 2012

: IIIa

: Guru Pertama

: .........

: 5 Tahun

: 2.500.000

PEMENPAN 84/1993

BERAKHIR 2012

BELUM ADA (VERSI SEKOLAHMASING2)

PEMBINAAN KARIR UNTUK GURU PNS

(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17 (Guru PNS)& Permendiknas......(Guru Bukan PNS)JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17 (Guru PNS)& Permendiknas......(Guru Bukan PNS)

GuruPertama

GuruMuda

GuruMadya

GuruUtama

Penata Muda, IIIa

Penata Muda Tingkat I, IIIb

Penata, IIIc

Penata Tingkat I, IIId

Pembina, IVa

Pembina Tingkat I, IVb

Pembina Utama Muda, IVc

Pembina Utama Madya, IVd

Pembina Utama, IVe

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

100

150

200

Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK), PKB (AKPKB), danUnsur Penunjjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan

3 pd, 0 pi/ki

3 pd, 4 pi/ki

3 pd, 6 pi/ki

4 pd, 8 pi/ki

4 pd,12 pi/ki

4 pd,12pi/ki

5 pd,14pi/ki

5 pd,20 pi/ki

AKK

AKPKB

AKP

1.Guru Pratama, gol. II/a

2. Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b

3. Guru Muda, gol. II/c

4. Guru Muda Tk I, gol. II/d

5. Guru Madya, gol. III/a

6. Guru Madya Tk I, gol. III/b

7. Guru Dewasa, gol. III/c

8. Guru Dewasa Tk I, gol. III/d

9. Guru Pembina, gol. IV/a

10. Guru Pembina Tk I, gol. IV/b

11. Guru Utama Muda, gol. IV/c

12. Guru Utama Madya, gol IV/d

13. Guru Utama, gol IV/e

PERMENPAN 84/1993

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 3

(1)Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda,golongan ruang II/a, jabatan Guru Pratama sampaidengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d,jabatan Guru Muda Tingkat I yang tidak memilikiijazah S1/D-IV tidak dapat memperoleh penyesuaianjabatan.

(2)Apabila guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperoleh ijazah S1/D-IV yang relevan dengantugas yang diampunya dan ijazahnya telah ditetapkanangka kreditnya oleh pejabat yang berwenang dapatdisesuaikan jabatannya.

(3)Guru yang telah memiliki pangkat paling rendahPenata Muda, golongan ruang III/a walaupun yangbersangkutan belum memiliki ijazah S1/D-IVdisesuaikan jabatannya.

GURU PERTAMA

GURU MUDA

GURU MADYA

GURU UTAMA

PERMENPAN 16/2009

(Permennegpan dan RB No.16/2009 pasal 12)JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permennegpan dan RB No.16/2009 pasal 12)

GuruPertama

GuruMuda

GuruMadya

GuruUtama

Penata Muda, IIIa

Penata Muda Tingkat I, IIIb

Penata, IIIc

Penata Tingkat I, IIId

Pembina, IVa

Pembina Tingkat I, IVb

Pembina Utama Muda, IVc

Pembina Utama Madya, IVd

Pembina Utama, IVe

100

150

200

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

Kebutuhan angkakredit untukkenaikan pangkatdan jabatan

Permendikbud No. 4 Tahun 2014 tentang:Penyesuaian Penetapan Angka Kredit GPNS danGBPNS

Pasal 1

(1) Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yangtercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenangberdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angkakredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

(2) Penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil merupakanpenyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan jenjangjabatan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan inpassing jabatanfungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya yang ditetapkanberdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai NegeriSipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.

Pasal 3

(1) Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 tidak mengubah angka kredit kumulatif.

(2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan ke dalam angka kredit unsur dan subunsur utamadan penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan FungsionalGuru dan Angka Kreditnya.

Pasal 5

Guru yang disesuaikan penetapan angka kreditnya adalah:

a. guru PNS; dan

b. guru Bukan PNS yang telah memperoleh penyetaraan jabatandan pangkat (inpassing).

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian angka kredit guru bukan PNS:

a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkanpenyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai denganGuru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan pemerintahprovinsi/kabupaten/kota;

b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaianangka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya,pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;

(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a:

a. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal danInformal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, DirekturPembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat JenderalPendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PendidikanMenengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuaidengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/a;

b. Pejabat eselon III pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan AnakUsia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal danInformal, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar DirektoratJenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PendidikanMenengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengankewenangannya bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golonganruang ruang III/d.

(3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabatdefinitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian,untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Prosedur pengusulan penyesuaian PAK guru PNS dan bukan PNS sebagaiberikut:

c. Kepala Sekolah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melaluiDirektur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformaldan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasarpada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik danTenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal PendidikanMenengah sesuai dengan kewenangannya bagi guru bukan PNS yang disetarakanjabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;

d. Kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agamaprovinsi/kabupaten/kota bagi guru PNS madrasah yang mempunyai jabatan GuruPertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya,pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru bukan PNS yangdisetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruangIII/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dilingkungannya. Selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/ kabupaten/kotameneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro KepegawaianKementerian Agama untuk diproses lebih lanjut;

Pasal 9

(2) usulan penyesuaian angka kredit bagi guru bukan PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampaidengan g dilengkapi dokumen kepegawaian sebagaiberikut:

a. fotocopy atau salinan sah keputusan inpassing;

b. fotocopy atau salinan sah ijazah terakhir tertinggi;

c. fotocopy dokumen validasi NUPTK;

d. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudahlulus sertifikasi);dan

e. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan gurubersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagaiguru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dankonseling (BK)/konselor.

Permendikbud No. 28 Tahun 2014 tentang:Pemberian Kesetaraan Jabatan dan PangkatBagi GBPNS

Pasal 1

3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yangdiangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuanpendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapatpersetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah,kecuali g u r u tetap yang diangkat oleh masyarakat, danmelaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2(dua) tahun secara terus menerus pada satuanadministrasi pangkal yang sama yang memiliki i z inpendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah sertamelaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Pasal 3

Persyaratan pemberian kesetaraan sebagai b e r i k u t .

a. bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, ataumasyarakat;

b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1)atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruantinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasiakademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studiyang terakreditasi paling rendah B;

c. bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai GuruKelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;

d. bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagaiGuru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan danKonseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar matapelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademikyang dimiliki;

e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saatdiusulkan ;

f. memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;

g. melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru matapelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbingkhusus ; dan

h. memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Menteri atau pejabat yang d i t u n j u k menetapkan angka kredit untuk pertimbanganpemberian kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pejabat yang d i t u n j u k menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai b e r i k u t .

a. D i r e k t u r Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia D i n i ,Nonformal dan Informal, D i r e k t u r Pembinaan Pendidik dan Tenaga KependidikanPendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur PembinaanPendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat JenderalPendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya, u n t u k dan atas nama Menteri,menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama,golongan ruang I I I /a sampai dengan G u r u Muda, golonga ruang m/c;

b. Kepala Biro Kepegawaian, u n t u k dan atas nama Menteri, menetapkan angka kreditpemberian kesetaraan jenjang j a b a t a n G u r u Pertama, golongan ruang I I I /asampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada sekolah Indonesia d i l u a rnegeri;

c. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a berhalangan tetap ataubukan pejabat definitif, maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala BiroKepegawaian, u n t u k dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Menteri Agama atau Pejabat yang d i t u n j u k oleh Menteri Agama menetapkan angkakredit pemberian kesetaraan jenjang j a b a t a n G u r u Pertama, golongan ruang I I I /asampai dengan G u r u Muda, golongan ruang III/c pada madrasah

Pasal 5

Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan sebagai b e r i k u t:

a. kepala sekolah mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Pendidik danTenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia D i n i , Nonformal dan Informal padaDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, DirekturPembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada DirektoratJenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengahsesuai dengan kewenangannya dengan tembusan pada kepala dinas yang membidangipendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di l u a r negeri /pejabat yang membidangipendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengusulkan kepadaMenteri melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian;

c. kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agamaprovinsi/kabupaten/kota bagi guru madrasah, selanjutnya kepala kantor kementerianagama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agamamelalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama u n t uk diproses lebih lanjut ;

Surat usulan dimaksud untuk Satuan Pendidikan sekolah, ditembuskan kepada DinasPendidikan Kabupaten/Kota

Untuk satuan Pendidikan Madrasah ditembuskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

Dokumen Usulan dimaksud harus dilampiri :

1. Fotokopi Surat Keputusan sebagai g u r u tetap yang ditandatangani oleh kepalasekolah/madrasah dan d i k e t a h u i oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

2. Surat keterangan a k t i f mengajar dari kepala sekolah/madrasah.

3. NUPTK.

4. NRG bagi yang sudah m e m i l i k i .

5. Salinan a t a u fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

6. Asli Surat Pernyataan dari kepala sekolah/ madrasah bahwa guru yangbersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan paling sedikit 24 j a m tatap m u k a per minggu.

7. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yangrelevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik ataupejabat yang menangani pendidik pada dinas pendidikan/Kantor WilayahKementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

8. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah/madrasah tentangPembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan dan diketahui oleh dinas pendidikankabupaten/kota/provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama/ Kementerianlain/LPNK.

TERIMA KASIHAAN SAPRANI ( SEKUM BMPS JABAR)

$C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21313_.gif$