Penerapan Kaidah Bahasa IndonesiadalamPeraturan Perundang-undanganPenerapan Kaidah Bahasa IndonesiadalamPeraturan Perundang-undangan
Ebah SuhaebahEbah Suhaebah
Badan Pengembangan dan Pembinaan BahasaBadan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DD
aa
ss
aa
rr
H H
uu
kk
uu
mm
Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan LambangNegara serta Lagu KebangsaanUndang-Undang No. 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undanganUndang-Undang No. 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan
DD
aa
ss
aa
rr
H H
uu
kk
uu
mm
Pasal 36 UUD 1945Pasal 36 UUD 1945
Bahasa Negara ialah Bahasa IndonesiaBahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
Pasal 36C UUD 1945Pasal 36C UUD 1945
Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan diatur dengan undang-undang.Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan diatur dengan undang-undang.
UU No. 24 Tahun 2009UU No. 24 Tahun 2009
Pasal 26Pasal 26
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalamperaturan perundang-undangan.Bahasa Indonesia wajib digunakan dalamperaturan perundang-undangan.
Pasal 27Pasal 27
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalamdokumen resmi negara.Bahasa Indonesia wajib digunakan dalamdokumen resmi negara.
Bab III Lamp. II UU Nomor 12 Tahun 2011Angka 242Bab III Lamp. II UU Nomor 12 Tahun 2011Angka 242
Bahasa Peraturan Perundang–undangan padadasarnya tunduk pada kaidah tata BahasaIndonesia, baik pembentukan kata, penyusunankalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.Namun bahasa Peraturan Perundang-undanganmempunyai corak tersendiri yang bercirikankejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuaidengan kebutuhan hukum baik dalam perumusanmaupun cara penulisan.Bahasa Peraturan Perundang–undangan padadasarnya tunduk pada kaidah tata BahasaIndonesia, baik pembentukan kata, penyusunankalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.Namun bahasa Peraturan Perundang-undanganmempunyai corak tersendiri yang bercirikankejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuaidengan kebutuhan hukum baik dalam perumusanmaupun cara penulisan.
Angka 243Angka 243
Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti ataukerancuan;a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti ataukerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yangdipakai;b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yangdipakai;
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalammengungkapkan tujuan atau maksud);c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalammengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yangdigunakan secara konsisten;d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yangdigunakan secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secaracermat;e. memberikan definisi atau batasan pengertian secaracermat;
f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selaludirumuskan dalam bentuk tunggal; danf. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selaludirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
Angka 243 (lanjutan)Angka 243 (lanjutan)
g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilahyang sudah didefinisikan atau diberikan batasanpengertian, nama jabatan, nama profesi, namainstitusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan,dan jenis Peraturan Perundang-undangan danrancangan Peraturan Perundang-undangandalam rumusan norma ditulis dengan hurufkapital.g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilahyang sudah didefinisikan atau diberikan batasanpengertian, nama jabatan, nama profesi, namainstitusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan,dan jenis Peraturan Perundang-undangan danrancangan Peraturan Perundang-undangandalam rumusan norma ditulis dengan hurufkapital.
KK
aa
ii
dd
aa
hh
T T
aa
tt
aa
B B
aa
hh
aa
ss
aa
I I
nn
dd
oo
nn
ee
ss
ii
aa
Pembentukan Kata →Bentuk danPilihan Kata (diksi)Pembentukan Kata →Bentuk danPilihan Kata (diksi)
Penyusunan Kalimat → StrukturPenyusunan Kalimat → Struktur
Teknik Penulisan → EjaanTeknik Penulisan → Ejaan
Ragam BahasaRagam Bahasa
Ragam jurnalistikRagam jurnalistik
Ragam ilmiahRagam ilmiah
Ragam ekonomiRagam ekonomi
Ragam kesehatanRagam kesehatan
Ragam hukumRagam hukum
dll.dll.
Bahasa Hukum?Bahasa Hukum?
Bahasa Ragam Hukum:Bahasa Ragam Hukum:
Bahasa dalam perundang-undangan(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,dll.)Bahasa dalam perundang-undangan(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,dll.)
Bahasa Kenotariatan (akta, sertifikat, dll.)Bahasa Kenotariatan (akta, sertifikat, dll.)
Bahasa dalam pengadilan (berita acarapemeriksaan dll.)Bahasa dalam pengadilan (berita acarapemeriksaan dll.)
Kekhasan Kalimat RagamBahasa HukumKekhasan Kalimat RagamBahasa Hukum
Susunan bentuk kalimat dari pengaturan yangdiusulkan dalam ketentuan materi suatuperaturan perundang-undangan harus mudahdipahami.Susunan bentuk kalimat dari pengaturan yangdiusulkan dalam ketentuan materi suatuperaturan perundang-undangan harus mudahdipahami.
Kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untukmengubah suatu perilaku denganmenginstruksikan para pihak yang ditujuKalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untukmengubah suatu perilaku denganmenginstruksikan para pihak yang dituju
Kalimat suatu peraturan perundang-undangandiusahakan tidak berupa kalimat pasifKalimat suatu peraturan perundang-undangandiusahakan tidak berupa kalimat pasif
Struktur KalimatStruktur Kalimat
Suatu kalimat yang dirancang untuk mengaturperilaku harus mengandung subjek danpredikat.Suatu kalimat yang dirancang untuk mengaturperilaku harus mengandung subjek danpredikat.
Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atausekelompok orang yang diwajibkan, dilarang,atau dibolehkan oleh ketentuan dalam peratranperundang-undangan.Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atausekelompok orang yang diwajibkan, dilarang,atau dibolehkan oleh ketentuan dalam peratranperundang-undangan.
Predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yangdiwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untukdilakukan oleh subjek.Predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yangdiwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untukdilakukan oleh subjek.
Kalimat harus normatif.Kalimat harus normatif.
Identifikasi PelakuIdentifikasi Pelaku
subjek sebagai pelaku yang melakukantindakansubjek sebagai pelaku yang melakukantindakan
subjek memiliki kemampuan melakukantindakansubjek memiliki kemampuan melakukantindakan
subjek bukan benda matisubjek bukan benda mati
gunakan kalimat aktif dan bukan pasifgunakan kalimat aktif dan bukan pasif
gunakan kata tunggal dan bukan jamak padasubjek.gunakan kata tunggal dan bukan jamak padasubjek.
Kalimat: NormatifKalimat: Normatif
Untuk membedakannya dengan kalimatinformatif, maka kalimat yang dirancang untukmengatur perilaku (juga) harus memasukkansuatu kata bantu yang dilekatkan pada katakerja. Dengan demikian kalimat tersebutmenjadi kalimat yang normatif.Untuk membedakannya dengan kalimatinformatif, maka kalimat yang dirancang untukmengatur perilaku (juga) harus memasukkansuatu kata bantu yang dilekatkan pada katakerja. Dengan demikian kalimat tersebutmenjadi kalimat yang normatif.
Kata bantu itu meliputi: wajib atau harus, dapat,dan dilarang.Kata bantu itu meliputi: wajib atau harus, dapat,dan dilarang.
hindarihindari
Setiap anak wajib memiliki aktakelahiran.Setiap anak wajib memiliki aktakelahiran.
Trotoar dilarang digunakan untukkegiatan selain pejalan kaki.Trotoar dilarang digunakan untukkegiatan selain pejalan kaki.
Setiap hari Senin siswa menggunakanpakaian putih-putih.Setiap hari Senin siswa menggunakanpakaian putih-putih.
Rumah-rumah yang terkena proyekpelebaran jalan mendapat ganti rugi.Rumah-rumah yang terkena proyekpelebaran jalan mendapat ganti rugi.
SeharusnyaSeharusnya
Setiap orang tua wajib mengurus aktakelahiran anak.Setiap orang tua wajib mengurus aktakelahiran anak.
Selain pejalan kaki, setiap orang dilarangmenggunakan trotoar.Selain pejalan kaki, setiap orang dilarangmenggunakan trotoar.
Setiap hari Senin siswa wajibmenggunakan pakaian putih-putih.Setiap hari Senin siswa wajibmenggunakan pakaian putih-putih.
(Pemilik) Rumah yang terkena proyekpelebaran jalan mendapat ganti rugi.(Pemilik) Rumah yang terkena proyekpelebaran jalan mendapat ganti rugi.
Pemilihan KataPemilihan Kata
menghindari kata yang mengandung maknagandamenghindari kata yang mengandung maknaganda
menghindari kata yang multitafsirmenghindari kata yang multitafsir
menghindari kata yang berlebihanmenghindari kata yang berlebihan
menggunakan kata secara konsistenmenggunakan kata secara konsisten
meletakkan konsep yang penting pada akhirkalimatmeletakkan konsep yang penting pada akhirkalimat
menggunakan kata dan dan atau secara tepatmenggunakan kata dan dan atau secara tepat
1.Pemakaian Huruf Kapital1.Pemakaian Huruf Kapital
2.Penulisan Kata2.Penulisan Kata
3.Pemakaian Tanda Baca3.Pemakaian Tanda Baca
4.Pemilihan Kata4.Pemilihan Kata
5.Pemakaian Ungkapan Idiomatik5.Pemakaian Ungkapan Idiomatik
6.Pemakaian Ungkapan Penghubung6.Pemakaian Ungkapan Penghubung
7.Perincian yang Tidak Sejajar7.Perincian yang Tidak Sejajar
Kasus yang Sering DitemukanKasus yang Sering Ditemukan
Kesalahan Pemakaian HurufKapitalKesalahan Pemakaian HurufKapital
Apabila hasil pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)terbukti terjadi penyimpanganadministratif dalam penyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, Gubernur, danBupati/Walikota mengambil langkahpenyelesaian sesuai dengankewenangannya.Apabila hasil pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)terbukti terjadi penyimpanganadministratif dalam penyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, Gubernur, danBupati/Walikota mengambil langkahpenyelesaian sesuai dengankewenangannya.
SeharusnyaSeharusnya
Apabila hasil pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)terbukti terjadi penyimpanganadministratif dalam penyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, gubernur, danbupati/walikota mengambil langkahpenyelesaian sesuai dengankewenangannya.Apabila hasil pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)terbukti terjadi penyimpanganadministratif dalam penyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, gubernur, danbupati/walikota mengambil langkahpenyelesaian sesuai dengankewenangannya.
Pemakaian Huruf KapitalPemakaian Huruf Kapital
1) Pihak yang berkepentingan dapatmengajukan gugatan pembatalan kepadaPengadilan Niaga.1) Pihak yang berkepentingan dapatmengajukan gugatan pembatalan kepadaPengadilan Niaga.
2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaansumber daya air dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, ataupengelola sumber daya air sesuai dengankewenangannya.2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaansumber daya air dilakukan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, ataupengelola sumber daya air sesuai dengankewenangannya.
SeharusnyaSeharusnya
1a) Pihak yang berkepentingan dapatmengajukan gugatan pembatalan kepadapengadilan niaga.1a) Pihak yang berkepentingan dapatmengajukan gugatan pembatalan kepadapengadilan niaga.
2a) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaansumber daya air dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, ataupengelola sumber daya air sesuai dengankewenangannya.2a) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaansumber daya air dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, ataupengelola sumber daya air sesuai dengankewenangannya.
Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital
Investasi langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi:
a.Penyertaan Modal; dan/atau
b.Pemberian Pinjaman.
Seharusnya
Investasi langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi:
a.penyertaan modal; dan/atau
b.pemberian pinjaman.
Kesalahan Penulisan Kata
Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalamrangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnyaantara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkanpertimbangan:
a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
c. kemampuan keuangan daerah;
d. ketersediaan sumberdaya aparatur;
e. pengembangan pola kerja sama antar daerahdan/atau dengan pihak ketiga.
Seharusnya
Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulisdalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidanglainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badanusaha.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkanpertimbangan:
a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
c. kemampuan keuangan daerah;
d. ketersediaan sumber daya aparatur;
e. pengembangan pola kerja sama antardaerahdan/atau dengan pihak ketiga.
Kesalahan Pemakaian Tanda Baca
Namun bahasa Peraturan Perundang-undanganmempunyai corak tersendiri yang bercirikankejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuaidengan kebutuhan hukum baik dalam perumusanmaupun cara penulisan.Namun bahasa Peraturan Perundang-undanganmempunyai corak tersendiri yang bercirikankejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuaidengan kebutuhan hukum baik dalam perumusanmaupun cara penulisan.
Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang beradadi permukaan bumi, digambarkan pada suatubidang datar dengan skala, penomoran, proyeksidan georeferensi tertentu.Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang beradadi permukaan bumi, digambarkan pada suatubidang datar dengan skala, penomoran, proyeksidan georeferensi tertentu.
Seharusnya
Namun, bahasa Peraturan Perundang-undanganmempunyai corak tersendiri yang bercirikankejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuaidengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusanmaupun cara penulisan.Namun, bahasa Peraturan Perundang-undanganmempunyai corak tersendiri yang bercirikankejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuaidengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusanmaupun cara penulisan.
Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang beradadi permukaan bumi, digambarkan pada suatubidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi,dan georeferensi tertentu.Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang beradadi permukaan bumi, digambarkan pada suatubidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi,dan georeferensi tertentu.
Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untukpenataan ruang wilayah, dimaksudkan untukmewujudkan kesatuan sistem penyajian data daninformasi penataan ruang wilayah.Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untukpenataan ruang wilayah, dimaksudkan untukmewujudkan kesatuan sistem penyajian data daninformasi penataan ruang wilayah.
Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2), digambarkan dengan simbol danatau notasi pada Lampiran II PeraturanPemerintah ini.Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2), digambarkan dengan simbol danatau notasi pada Lampiran II PeraturanPemerintah ini.
Kalimat danTanda BacaKalimat danTanda Baca
Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untukpenataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkankesatuan sistem penyajian data dan informasipenataan ruang wilayah.Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untukpenataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkankesatuan sistem penyajian data dan informasipenataan ruang wilayah.
Pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataanruang wilayah dimaksudkan untuk mewujudkankesatuan sistem penyajian data dan informasipenataan ruang wilayah.Pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataanruang wilayah dimaksudkan untuk mewujudkankesatuan sistem penyajian data dan informasipenataan ruang wilayah.
Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (2),digambarkan dengan simbol dan atau notasipada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (2),digambarkan dengan simbol dan atau notasipada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
SeharusnyaSeharusnya
Pemilihan KataPemilihan Kata
Setiap orang yang membangun tanpa izindikenakan sanksi administratif berupa ……(Salah)Setiap orang yang membangun tanpa izindikenakan sanksi administratif berupa ……(Salah)
Setiap orang yang membangun tanpa izindikenai sanksi administratif berupa …… (Betul)Setiap orang yang membangun tanpa izindikenai sanksi administratif berupa …… (Betul)
Sanksi administratif berupa …. dikenakankepada setiap orang yang membangun tanpaizin. (Betul)Sanksi administratif berupa …. dikenakankepada setiap orang yang membangun tanpaizin. (Betul)
PenyerapanPenyerapan
efektifefektif
kreatifkreatif
aktifaktif
standarstandar
transportranspor
efektivitas
kreativitas
aktivitas
standardisasi
transportasi
komoditas
selebritas
PP15/2010PP15/2010
Pembinaan penataan ruang diselenggarakanuntuk:Pembinaan penataan ruang diselenggarakanuntuk:
a. meningkatkan kualitas dan efektifitaspenyelenggaraan penataan ruang;a. meningkatkan kualitas dan efektifitaspenyelenggaraan penataan ruang;
Pengolahan data dan analisis paling sedikitharus menyertakan teknik analisis kesesuaiankomoditi pertanian, peternakan, perkebunan,dan/atau perikanan.Pengolahan data dan analisis paling sedikitharus menyertakan teknik analisis kesesuaiankomoditi pertanian, peternakan, perkebunan,dan/atau perikanan.
Kata dan Tanda BacaKata dan Tanda Baca
Peta rencana tata ruang wilayah daerahpropinsi menggunakan peta wilayahdaerah propinsi dan peta tematik wilayahdengan tingkat ketelitian peta pada skalayang sama.Peta rencana tata ruang wilayah daerahpropinsi menggunakan peta wilayahdaerah propinsi dan peta tematik wilayahdengan tingkat ketelitian peta pada skalayang sama.
Pemerintah daerah adalah gubernur,bupati, atau walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.Pemerintah daerah adalah gubernur,bupati, atau walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
SeharusnyaSeharusnya
Peta rencana tata ruang wilayah daerahprovinsi menggunakan peta wilayahdaerah provinsi dan peta tematik wilayahdengan tingkat ketelitian peta pada skalayang sama.Peta rencana tata ruang wilayah daerahprovinsi menggunakan peta wilayahdaerah provinsi dan peta tematik wilayahdengan tingkat ketelitian peta pada skalayang sama.
Pemerintah daerah adalah gubernur,bupati atau walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.Pemerintah daerah adalah gubernur,bupati atau walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
Ungkapan idiomatikUngkapan idiomatik
terdiri atasterdiri atas
bergantung padabergantung pada
sesuai dengansesuai dengan
bangga atasbangga atas
pada umumnyapada umumnya
terbuat dariterbuat dari
baik … maupunbaik … maupun
antara … danantara … dan
Ungkapan IdiomatikUngkapan Idiomatik
…. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuaiperuntukannya yang telah ditetapkan dalam rencanatata ruang;…. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuaiperuntukannya yang telah ditetapkan dalam rencanatata ruang;
Pengibaran Bendera di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilakukan di halaman rumahseluruh warga negara Indonesia, kantor/gedungpemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, danseluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.Pengibaran Bendera di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilakukan di halaman rumahseluruh warga negara Indonesia, kantor/gedungpemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, danseluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.
SeharusnyaSeharusnya
…. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuaidengan peruntukannya yang telah ditetapkandalam rencana tata ruang;…. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuaidengan peruntukannya yang telah ditetapkandalam rencana tata ruang;
Pengibaran Bendera di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilakukan di halaman rumahseluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung, baikpemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, danseluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.Pengibaran Bendera di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilakukan di halaman rumahseluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung, baikpemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, danseluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.
Tidak KonsistenTidak Konsisten
Pasal 20Pasal 20
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memilikitugas dan tanggung jawab dalam pembinaandan pengawasan pelaksanaan peran masyarakatdi bidang penataan ruang sesuai dengankewenangannya.(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memilikitugas dan tanggung jawab dalam pembinaandan pengawasan pelaksanaan peran masyarakatdi bidang penataan ruang sesuai dengankewenangannya.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah danpemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayananminimal.(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah danpemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayananminimal.
Penulisan KataPenulisan Kata
SalahSalah
kerjasamakerjasama
sumberdayasumberdaya
beritahukanberitahukan
tanggungjawabtanggungjawab
Betul
kerja sama
sumber daya
beri tahukan
memberitahukan
memberi tahu
tanggung jawab
Penulisan kataPenulisan kata
Tanda tanganTanda tangan
Bertanda tanganBertanda tangan
Tanda tangannyaTanda tangannya
PenandatangananPenandatanganan
MenandatanganiMenandatangani
ditandatanganiditandatangani
Merubah yang sulit DiubahMerubah yang sulit Diubah
SalahSalah
Kami tidak dapatmerubah keputusanyang diambil atasankami.Kami tidak dapatmerubah keputusanyang diambil atasankami.
Semuanya sudahkami rubah sesuaidengan permintaanBapak.Semuanya sudahkami rubah sesuaidengan permintaanBapak.
Betul
Kami tidak dapatmengubah keputusanyang diambil atasankami
Apa perubahantersebut sudahdisepakati bersama?
Penyerapan kata atau frasabahasa asingPenyerapan kata atau frasabahasa asing
Kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang sudah diserapdapat digunakan jika lebih ringkas daripadamenggunakan terjemahannya.Kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang sudah diserapdapat digunakan jika lebih ringkas daripadamenggunakan terjemahannya.
devaluasi (penurunan nilai uang)devaluasi (penurunan nilai uang)
efektif (berdaya guna) efektif (berdaya guna)
Kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakandalam penjelasan.Kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakandalam penjelasan.
penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
Pemakaian dan, atau, dan/atauPemakaian dan, atau, dan/atau
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,fungsi utama kawasan, wilayah administratif,kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,fungsi utama kawasan, wilayah administratif,kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,yang merupakan perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaankegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,yang merupakan perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaankegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Orang adalah orang perseorangan dan/ataukorporasi.Orang adalah orang perseorangan dan/ataukorporasi.
Contoh KasusContoh Kasus
Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun,subyek dari ketentuan pidana dirumuskandengan frasa setiap orang.Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun,subyek dari ketentuan pidana dirumuskandengan frasa setiap orang.
Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakanpembangunan dapat pula melaksanakan melaluiupaya tukar menukar/tukar bangun, kerjasamapemanfaatan, hibah, atau cara lainnya sesuaiperaturan perundang-undangan.Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakanpembangunan dapat pula melaksanakan melaluiupaya tukar menukar/tukar bangun, kerjasamapemanfaatan, hibah, atau cara lainnya sesuaiperaturan perundang-undangan.
SeharusnyaSeharusnya
Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun,subjek ketentuan pidana dirumuskan denganfrasa setiap orang.Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun,subjek ketentuan pidana dirumuskan denganfrasa setiap orang.
Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakanpembangunan dapat pula melaksanakan melaluiupaya tukar menukar atau tukar bangun, kerjasama pemanfaatan, hibah, atau cara lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakanpembangunan dapat pula melaksanakan melaluiupaya tukar menukar atau tukar bangun, kerjasama pemanfaatan, hibah, atau cara lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
Ruang terbuka hijau sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiridari ruang terbuka hijau publik dan ruangterbuka hijau privat. (salah)Ruang terbuka hijau sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiridari ruang terbuka hijau publik dan ruangterbuka hijau privat. (salah)
Ruang terbuka hijau sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiriatas ruang terbuka hijau publik dan ruangterbuka hijau privat. (benar)Ruang terbuka hijau sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiriatas ruang terbuka hijau publik dan ruangterbuka hijau privat. (benar)
Contoh KasusContoh Kasus
Ketentuan penggunaan bahan bangunanuntuk bangunan gedung negara tersebut diatas, dimungkinkan disesuaikan dengankemajuan teknologi bahan bangunan,khususnya disesuaikan dengan kemampuansumberdaya setempat dengan tetap harusmempertimbangkan kekuatan dankeawetannya sesuai dengan peruntukanyang telah ditetapkan.Ketentuan penggunaan bahan bangunanuntuk bangunan gedung negara tersebut diatas, dimungkinkan disesuaikan dengankemajuan teknologi bahan bangunan,khususnya disesuaikan dengan kemampuansumberdaya setempat dengan tetap harusmempertimbangkan kekuatan dankeawetannya sesuai dengan peruntukanyang telah ditetapkan.
SeharusnyaSeharusnya
Ketentuan penggunaan bahan bangunanuntuk bangunan gedung negara tersebutdimungkinkan disesuaikan dengan kemajuanteknologi bahan bangunan, khususnyadisesuaikan dengan kemampuan sumberdaya setempat dengan tetap harusmempertimbangkan kekuatan dankeawetannya sesuai dengan peruntukanyang telah ditetapkan.Ketentuan penggunaan bahan bangunanuntuk bangunan gedung negara tersebutdimungkinkan disesuaikan dengan kemajuanteknologi bahan bangunan, khususnyadisesuaikan dengan kemampuan sumberdaya setempat dengan tetap harusmempertimbangkan kekuatan dankeawetannya sesuai dengan peruntukanyang telah ditetapkan.
Contoh KasusContoh Kasus
Badan Publik yang dengan sengaja tidakmenyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik yangwajib diumumkan secara serta-merta, InformasiPublik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atauInformasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan Undang-Undang ini,dan mengakibatkan kerugian bagi orang laindikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp5.000.000,00 (lima juta rupiah).Badan Publik yang dengan sengaja tidakmenyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik yangwajib diumumkan secara serta-merta, InformasiPublik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atauInformasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan Undang-Undang ini,dan mengakibatkan kerugian bagi orang laindikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Contoh KasusContoh Kasus
Setiap Orang yang dengan sengajamembuat Informasi Publik yang tidakbenar atau menyesatkan danmengakibatkan kerugian bagi orang laindipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah).Setiap Orang yang dengan sengajamembuat Informasi Publik yang tidakbenar atau menyesatkan danmengakibatkan kerugian bagi orang laindipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah).
Contoh KasusContoh Kasus
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksipidana dalam Undang-Undang ini dan jugadiancam dengan sanksi pidana dalamUndang-Undang lain yang bersifat khusus,yang berlaku adalah sanksi pidana dariUndang-Undang yang lebih khusustersebut.Setiap pelanggaran yang dikenai sanksipidana dalam Undang-Undang ini dan jugadiancam dengan sanksi pidana dalamUndang-Undang lain yang bersifat khusus,yang berlaku adalah sanksi pidana dariUndang-Undang yang lebih khusustersebut.
Terima kasihTerima kasih
Ebah SuhaebahEbah Suhaebah