Pokok Pokok Perjanjian Kerjasama Jasa Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi

PenatausahaanPenerimaan Negara MelaluiModul Penerimaan NegaraPada Bank/Pos Persepsi

Tanjungbalai, 24 Oktober 2013

Trans Reversaldata intranetPerbendaharaan

Nilai

TransReversalBank/PosPersepsi

Nilai

Jan. 2013 (7)

97.597.214

(7)

97.597.214

Peb 2013 (11)

49.093.946

(11)

49.093.946

Mart 2013 (2)

154.647

(2)

154.647

Apr 2013 (14)

171.259.420

(14)

171.259.420

Mei 2013 (9)

596.584.009

(9)

596.584.009

Juni 2013 (3)

2.581.050

(3)

2.581.050

Juli 2013 (7)

370.999.238

(7)

370.999.238

Agst 2013 (5)

11.444.569

(5)

11.444.569

Sept 2013 (6)

18.773.210

(6)

18.773.210

TOTAL S/D SEP 2013(61)

1.341.716.303

(61)

1.341.716.303

MONITORING LAPORAN REVERSAL JANUARI S/D SEPTEMBER 2013

(Sumber Data Intranet Perbendaharaan dan B/P Persepsi)

Current Issue

•Perpanjangan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan/PosSebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi DalamRangka TSA Penerimaan antara Direktorat JenderalPerbendaharaan dengan Pimpinan Bank/Pos Pusat (1 Juli 2013s/d 30 Juni 2015)

•Ketentuan tentang pelaksanaan dan pelaporan transaksiReversal oleh Bank/Pos Persepsi

•Penutupan Rekening Penampungan/Antara/Sejenisnya padaBank/Pos Persepsi

Dasar Hukum

•Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006

•Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010

•Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012

•Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendahraan NomorSE-36/PB/2011

•Surat Direktur PKN No.S-4572/PB.3/2013 Tgl.2 Juli 2013hal : Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagaiBank/Pos Persepsi Periode 2013 s.d. 2015

Tujuan

•Menjamin tersedianya layanan loket penerimaannegara pada Bank/Pos Persepsi dapat beroperasisecara penuh

•Menjamin terlaksananya penatausahaanpenerimaan negara yang akurat, akuntabel,tepat jumlah, tepat waktu.

Kewajiban Bank/Pos Persepsi

•Membuka loket Penerimaan Negara pada setiap hari kerja mulaipukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat(Khusus Pos Pukul 08.00 – 14.00).

•Menerima semua setoran Penerimaan Negara termasuk dariwajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah.

•Menerima setiap setoran Penerimaan Negara baik yangdilakukan melalui loket dan/atau secara elektronis tanpamelihat/mempertimbangkan nilai nominal setoran.

•Melakukan perekaman terhadap setiap elemen dataPenerimaan Negara sesuai dengan surat setoran.

Kewajiban Bank/Pos Persepsi

•Mengkredit setiap setoran Penerimaan Negara ke RekeningPenerimaan secara real time.

•Mengakses sistem MPN untuk memperoleh NTPN atas setiapsetoran Penerimaan Negara yang diterima.

•Mentera NTPN dan NTB pada surat setoran atas setiap setoranyang diterima.

•Menerbitkan BPN atas setiap setoran yang diterima

•Melimpahkan Penerimaan Negara yang diterima hingga pukul15.00 waktu setempat ke rekening 501.000xxxxxx SUBRKUNKPPN pada Bank Indonesia selambat-lambatnya telah diterimapada pukul 16.30 waktu setempat.

Kewajiban Bank/Pos Persepsi

•Menyampaikan laporan harian penerimaan disertai bukti-buktisetoran Penerimaan Negara, Nota Debet, Nota Kredit,Completion advice/Confirmation advice, Rekening Koran danADK kepada KPPN mitra kerja selambat-lambatnya pukul 09.00waktu setempat hari kerja berikutya termasuk yang diterimamelalui Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/ Unit lainnyabank persepsi/devisa persepsi.

•Melakukan perbaikan/update atas data Penerimaan Negara.

•Menyampaikan laporan lainnya sesuai permintaan

Kewajiban Bank/Pos Persepsi

•Melaksanakan rekonsiliasi jumlah transaksi Penerimaan Negaraterkait imbalan jasa pelayanan perbankan dengan KPPN mitrakerja setiap awal bulan berikutnya paling lambat hari kerjakelima.

•Menindaklanjuti Surat Peringatan yang disampaikan.

•Menyetorkan sanksi denda ke Kas Negara.

•Mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan setempat untukmemperoleh ijin operasional/pelaksanaan sebagai bankpersepsi/devisa persepsi mitra kerja KPPN dan penetapan KPPNyang menjadi mitra kerjanya dalam hal cabang bankbersangkutan pada saat perjanjian ditandatangani belummemperoleh ijin untuk melaksanakan tugas sebagai bankpersepsi/devisa persepsi.

Larangan

•Menutup loket Penerimaan Negara pada jam buka loket

•Menolak menerima setoran Penerimaan Negara dari wajibpajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah.

•Memungut biaya kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atasjasa pelayanan perbankan yang diberikan oleh Bank Persepsi/DevisaPersepsi

•Melakukan reversal dengan tujuan perubahan data PenerimaanNegara dalam LHP yang disampaikan kepada KPPN secara sepihaksetelah pukul 15.00 waktu setempat

•Membatalkan/mengembalikan setoran Penerimaan Negara yangtelah mendapatkan NTPN dan tercatat pada rekening Kas Negarapersepsi KPPN

•Mengkreditkan Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPNpada rekening selain Rekening

•Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban

Gangguan Jaringan

•Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau jaringan padaBank Indonesia, Bank Persepsi Pusat, atau BankPersepsi/Devisa Persepsi Mitra Kerja KPPN, PIHAK KEDUAwajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan melakukanlangkah-langkah tindak lanjut dengan baik.

•Gangguan sistem dan/atau jaringan meliputi:

•Gangguan yang mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsitidak dapat mengakses Sistem MPN untuk mendapatkan NTPNlebih dari 1(satu) hari.

•Gangguan yang mengakibatkan Bank Persepsi tidak dapatmelimpahkan penerimaan sesuai dengan ketentuan.

Gangguan Jaringan

•Dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/ataujaringan yang mengakibatkan Bank Persepsi/DevisaPersepsi tidak dapat mengakses sistem MPN untukmendapatkan NTPN lebih dari 1(satu) hari:

•wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerjamengenai terjadinya gangguan tersebut pada hari yang sama.

•dapat melakukan perekaman secara offline dengan memberikanNTB atas setoran yang diterima.

•melakukan prosedur perekaman ulang tanpa merubah NTB padasaat jaringan telah online dengan sistem MPN.

•melimpahkan Penerimaan Negara dan menyampaikan LaporanHarian Penerimaan hari bersangkutan kepada KPPN sesuaidengan ketentuan.

Gangguan Jaringan

•Dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/atau jaringan yangmengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak dapatmelimpahkan Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan, PIHAKKEDUA :

•melaporkan secara tertulis terjadinya gangguan sistem dan/atau jaringantersebut kepada KPPN mitra kerja pada hari berkenaan disertai penjelasanpenyebab terjadinya gangguan pada hari yang sama.

•melimpahkan penerimaan pada hari berkenaan pada kesempatan pertamasetelah pelimpahan telah dapat dilakukan kembali.

•dalam hal gangguan diakibatkan gangguan pada sistem/jaringan BI-RTGS :

•bank persepsi/devisa persepsi melimpahkan Penerimaan Negara denganmenggunakan Bilyet Giro (Contingency Plan)

•laporan disampaikan bersama dengan penjelasan terjadinya gangguan dariBank Indonesia.

•Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat JenderalPerbendaharaan dapat melakukan penyelidikan/penelusuran atasterjadinya gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).

Sanksi Denda

•Bank persepsi/devisa persepsi terlambat melimpahkanPenerimaan Negara;

•Bank persepsi/devisa persepsi tidak membuka loketPenerimaan Negara pada waktu yang ditetapkan;

•Bank persepsi/devisa persepsi menolak setoran PenerimaanNegara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukannasabah PIHAK KEDUA;

•Bank persepsi/devisa persepsi mengenakan biaya kepadawajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas jasa pelayananperbankan yang diberikan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsisebagaimana dimaksud dalam pasal 5;

•Melakukan Penerimaan Negara untuk Bank Cabang yangbelum memperoleh ijin sebagai bank persepsi/devisa persepsi.

Keberatan Atas Sanksi Denda

•Bank Persepsi/Devisa Persepsi mengajukan keberatan atas sanksi denda yangditetapkan oleh KPPN.

•Dalam hal keberatan tidak disetujui oleh KPPN, maka bank persepsi/devisapersepsi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kanwil DitjenPerbendaharaan.

•Bank persepsi/devisa persepsi wajib menyetor ke kas negara denda yangditetapkan oleh KPPN apabila permohonan keberatan yang diajukan tidakdisetujui oleh Kepada Kanwil DJPBN dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejakpermohonan keberatan ditolak.

•Bank persepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permohonan keberatan kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu membayar dendayang ditetapkan oleh KPPN.

•Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan keputusan atas permohonankeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan keputusan tersebut bersifatfinal.

•Dalam hal bank persepsi/devisa persepsi telah membayar sanksi denda sesuaidengan yang ditetapkan KPPN dan pengajuan keberatan atas sanksi dendadisetujui oleh KPPN/Kanwil DJPBN/Dirjen Perbendaharaan, maka bankpersepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalianpembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembebasan Atas SanksiDenda

•Bank Persepsi/Devisa Persepsi dapat dibebaskan dari pengenaandenda dalam hal :

•Keterlambatan pelimpahan disebabkan oleh gangguan pada sistemRTGS BI yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari BankIndonesia dan/atau gangguan pada sistem dan/atau jaringan PIHAKKEDUA yang dibuktikan dengan hasil penelitian Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pusat DirektoratJenderal Perbendaharaan.

•Bank/Pos Persepsi tidak membuka loket Penerimaan Negaradan/atau menolak setoran penerimaan negara disebabkan adanyagangguan jaringan pada kantor cabang/kantor pusat PIHAK KEDUAyang mengakibatkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat beroperasi.

•Pembebasan sanksi denda dapat diberikan dalam hal BankPersepsi/Devisa Persepsi memberikan pemberitahuan tertuliskepada KPPN Mitra Kerja atas gangguan dimaksud pada hari kerjaberkenaan.

Sanksi Peringatan

•Bank persepsi/devisa persepsi tidak atau terlambat menyampaikanlaporan harian penerimaan secara harian sesuai ketentuan.

•Bank persepsi/devisa persepsi tidak menyetorkan denda atasketerlambatan pelimpahan Penerimaan Negara lima hari setelahpengenaan denda oleh KPPN.

•Melakukan reversal atas Penerimaan Negara yang tidak sesuaidengan ketentuan.

•Membatalkan/mengembalikan setoran Penerimaan Negara yangtelah mendapatkan NTPN dan tercatat pada rekening Kas Negarapersepsi KPPN.

•Mengkreditkan Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPNpada rekening selain Rekening Penerimaan.

•Hasil penelitian/penelusuran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMAatas terjadinya gangguan jaringan tidak sesuai dengan laporan dariBank Persepsi/Devisa Persepsi.

•Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban.

Sanksi Peringatan

•KPPN menyampaikan peringatan pertama kepada Bank/Pos Persepsi mitra kerjaatas pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi.

•Apabila surat peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalamwaktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan dimaksudtidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan oleh pimpinanBank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan masalah. KPPNmenyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsidengan laporan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

•Apabila surat peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalamwaktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan dimaksudtidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan oleh pimpinanBank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan masalah. Kanwil DirektoratJenderal Perbendaharaan menyampaikan Peringatan Ketiga kepada BankPersepsi/Devisa Persepsi.

•Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan dan dapatmemberikan rekomendasi penghentian/penutupan sementara layananPenerimaan Negara pada Kantor Cabang Bank Persepsi/Devisa Persepsi kepadaDirektorat Pengelolaan Kas Negara, apabila surat peringatan Ketiga tidakmendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan pimpinan BankPersepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan permasalahan.

Jangka Waktu Perjanjian

•Perjanjian mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2013 hinggapaling lama 6 bulan setelah MPN G-2 dinyatakan dapatberjalan secara penuh (Maksimal 2 Tahun).

Pelaksanaan Reversal

•Reversal merupakan pembatalan transaksi akibat terjadinyakesalahan perekaman oleh petugas Bank/Pos Persepsi.

•Pembatalan transaksi oleh petugas Bank/Pos Persepsidilakukan setelah memperoleh persetujuan dari atasanlangsung Petugas Bank/Pos Persepsi atau pejabat yangbertanggung jawab atas penatausahaan transaksi PenerimaanNegara.

•Pelaksanaan reversal harus diikuti dengan pembuatantransaksi baru sebagai pengganti transaksi yang dibatalkansegera setelah pembatalan transaksi tersebut.

•Transaksi reversal yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsibeserta transaksi pengganti harus tercatat dalam mutasidebet/kredit pada rekening koran Bank/Pos Persepsi yangterdaftar pada Sistem MPN.

Pelaksanaan Reversal

•Pelaksanaan reversal dilaporkan dalam suatu Laporan Reversalsebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Tata CaraPelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara.

•Dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilainominal setoran, Bank/Pos Persepsi wajib membuat BeritaAcara Reversal yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank/PosPersepsi bersangkutan.

•Penyampaian Berita Acara Reversal disampaikan kepada KPPNmitra kerja bersamaan dengan penyampaian Laporan HarianPeneriman (LHP) sesuai ketentuan

Gagal Reversal

•Dalam hal Bank/Pos Persepsi tidak dapat melakukan reversalatau gagal reversal atas kesalahan perekaman, Bank/PosPersepsi wajib membuat Berita Acara Gagal Reversal yangditandatangani oleh Pimpinan Bank/Pos Persepsi

•Bank/Pos Persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksiyang tidak dapat direversal/gagal reversal

•Dalam hal terjadi kelebihan pelimpahan akibat gagal reversal.Pimpinan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaanpengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitrakerjanya.

•Pengajuan permintaan pengembalian dapat dilakukanbersamaan dengan penyampaian Berita Acara Gagal Reversal

Selisih Pelimpahan Akibat Reversal

Dalam hal transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan dilimpahkanpada hari yang sama dengan transaksi yang direversal,diperhitungkan sebagai keterlambatan/kekurangan pelimpahanoleh Bank/Pos Persepsi sebesar nilai transaksi pengganti.

Contoh Kasus

•PT ABC menyetorkan pembayaran PPh sebesar Rp. 10.000.000,-pada tanggal 9 Agustus, pada saat input oleh petugas Bank/PosPersepsi terjadi kesalahan atas data pada SSP. Atas kesalahantersebut Bank melakukan reversal. Pada saat melakukanperekaman transaksi pengganti telah melewati cut off time pukul15.00 sehingga baru tercatat dan dilimpahkan pada tanggal 10Agustus. Atas keterlambatan tersebut bank dikenakan dendaketerlambatan atas pelimpahan penerimaan negara sebesar Rp10.000 (1‰ x Rp. 10.000.000,-)

Selisih Pelimpahan Akibat Reversal

•Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari transaksi yanggagal direversal dan transaksi pengganti tidak dapat dicatat dandilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal transaksipengganti dengan nominal transaksi yang telah dilimpahkan,diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi.

Contoh Kasus :

•PT XYZ melakukan penyetoran PPh sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 5September, pada saat melakukan perekaman petugas bank persepsi terjadikesalahan penginputan nominal sehingga terekam Rp. 10.000.000,-, ataskesalahan tersebut Bank/Pos melakukan reversal akan tetapi gagal,sehingga pada 5 Sept yang limpahkan Rp 10.000.000,- Transaksi penggantibaru direkam (tercatat) pada tanggal 6 September. Atas hal tersebutBank/Pos Persepsi melakukan:

•Pelimpahan atas transaksi pengganti sebesar Rp. 100.000.000,-

•Membayar denda kekurangan pelimpahan sebesar Rp. 90.000.- {1‰ x(Rp. 100.000.000 – 10.000.000)}.

•Mengajukan pengembalian akibat salah entry sebesar Rp 10.000.000,-

CATATAN PENTING

1.Pengisian Formulir surat setoran harus lengkap dan sesuaidengan kode; BA, ES1, Satker, Fungsi, Subfungsi, Program,BAS (MAP), Lokasi;

2.LHP paling lambat diterima di KPPN pukul 09.00 WIB;

3.Penutupan loket penerimaan ditutup paling cepat pukul15.00 WIB;

4.Rekening Koran harian agar disampaikan pada hari ybs.Paling lambat pukul 08.00 WIB hari berikutnya;

5.Rekening Koran bulanan agar disampaikan paling lambattanggal 5 bulan berikutnya;

6.Penyampaian Tagihan Jasa Layanan Perbankan paling lambattanggal 5 bulan berikutnya.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Tanjungbalai, 24 Oktober 2013