Slide 1

SOSIALISASISOSIALISASI

PERPRES 54 TAHUN 2010PERPRES 54 TAHUN 2010

TENTANGTENTANG

PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAHPEMERINTAH

1.Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui PengadaanBarang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud;

2.Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorongpercepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalamAPBN/APBD (bottleneck);

3.Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorongterjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif sertakemandirian industri dalam negeri;

4.Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalamKeppres 80/2003;

5.Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yanglebih sederhana, namun tetap menjaga koridor governance sertamasih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;

6.Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebihbaik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LATAR BELAKANG PERUBAHAN

Arah Perubahan :

1.Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensibelanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD(debottlenecking)

Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan StandardBidding Document; lelang/seleksi sederhana s/d Rp200 jt; PengadaanLangsung; persyaratan pelelangan dipermudah; kontrak payung; ULP(Unit Layanan Pengadaan); dsb.

2. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebihsederhana dengan tetap memperhatikan good governance

Aturan yang dibuat a/l : menghapuskan metoda pemilihan langsung(menjadi pelelangan sederhana), mendorong pelaksanaane-announcement, e –procurement, e-catalogue, dsb

3.Memperjelas konsep swakelola

Aturan yang dibuat a/l: penambahan pekerjaan yang dapatdiswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untukswakelola.

Arah Perubahan :

4.Klarifikasi Aturan

Contoh : jenis –jenis pengadaan; besaran uang muka; kelengkapandata administrasi; penggunaan metode evaluasi; kondisi kahar(force majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb.

5. Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatifserta kemandirian industri

Aturan yang dibuat a/l : swakelola dan metode sayembara/kontesuntuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif serta mengharuskanPengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri strategisDN, dsb

6. Memperkenalkan sistem Reward & Punishment yang lebih adil

Aturan yang dibuat a/l : mengupayakan insentif yang wajar kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ anggota Unit LayananPengadaan (ULP); memberlakukan jaminan sanggahan banding;penegasan kapan aparat hukum seyogyanya masuk dalam kasuspengadaan; dsb.

Perbedaan Pokok

(dgn Keppres 80/2003):

1. Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN

•Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harusmengikuti Perpres ini.

•Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden inidengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagipemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapatmenyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan

2. Jenis Pengadaan:

1.Barang

2.Pekerjaan Konstruksi

3.Jasa Konsultansi (badan usaha – perorangan)

4.Jasa Lainnya

3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP):

•Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional;

•Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014;

•Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan danrentang kendalinya;

•ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, denganinsentif yg layak;

4. Keharusan melaksanakan E-Procurement:

•E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebaspremanisme/mafia;

•Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional(www.inaproc.lkpp.go.id);

•Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc sebelum 2012;

•E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing;

•LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA:

•PA adalah penanggung jawab utama pengadaan;

•PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan(pelaksanaan kontrak);

•ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaanlelang/tender;

6. Tetap berpihak pada usaha kecil:

•Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M;

•Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasalainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasakonsultansi ditiadakan.

•NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun

7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan:

•Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnyas/d Rp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt;

•Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt;

•Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecualiuntuk pekerjaan kompleks.

•Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untukpengadaan ≤ Rp.10 M (barang tertentu).

•Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkanoleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaanasuransi.

•Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksisebelum Tahun Anggaran.

•Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPerorangan

8. Ada ketentuan khusus metoda Sayembara/Kontes:

•Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi,riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapatditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan,piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb;

•Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan;

•ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (TimJuri);

9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat:

•Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial),termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang;

•Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapatdilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetapsubject to audit).

10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus:

•Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganyaditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung;

•Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan hargakhusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung;

•Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapatditunjuk langsung.

11. Pengadaan secara Swakelola

•Prinsip : pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakansecara swakelola..

•Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untukpelaksanaan swakelola

12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri:

•Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI),almatsus ditetapkan Kapolri;

•Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN;

•Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannyadari pabrikan di LN bekerjasama denganindustri/lembaga riset DN;

•Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diaturMenhan/Kapolri;

•Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannyareguler.

13. Pengadaan di Luar Negeri:

•Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LNsedapat mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidakapplicable dapat mengikuti aturan negara setempat;

•Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu.

14. Perbedaan-perbedaan Lainnya:

•Kontrak Payung;

•Keikutsertaan perusahaan asing;

•Sanggah dan Sanggah Banding;

•Konsep Ramah Lingkungan;

•Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen DalamNegeri);

•dsb

naskah lengkap: www.lkpp.go.id