KETENTUAN UMUM DAN TATA CARAPERPAJAKAN(PART I)
© Christine, SE,Ak.,M.Int.Tax
AGENDA
Pengantar Perpajakan
NPWP dan NPPKP
Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penetapan dan Ketetapan Pajak
Pembukuan dan Pencatatan
NPWP DAN NPPKP
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagaitanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
Fungsi NPWP
Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Sebagai sarana untuk pemenuhan kewajiban perpajakan
Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasiperpajakan
Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu
Kode NPWP
T
e
r
d
i
r
i
d
a
r
i
1
5
d
i
g
i
t
x
x
.
x
x
x
.
x
x
x
.
x
.
x
x
x
.
x
x
x
9
d
i
g
i
t
k
o
d
e
w
a
j
i
b
p
a
j
a
k
,
6
d
i
g
i
t
k
o
d
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
D
i
c
a
n
t
u
m
k
a
n
d
a
l
a
m
s
e
t
i
a
p
d
o
k
u
m
e
n
y
a
n
g
b
e
r
h
u
b
u
n
g
a
n
d
e
n
g
a
n
p
e
r
p
a
j
a
k
a
n
N
P
W
P
=
N
P
P
K
P
(
m
u
l
a
i
t
a
h
u
n
1
9
9
8
)
Tata Cara Memperoleh NPWP
Kewajiban perpajakan WP dimulai sejak memenuhipersyaratan subjektif dan objektif
Wanita kawin yang tidak pisah harta dapatmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
Tata Cara Memperoleh NPWP
Berdasarkan sistem Self Assessment
WP orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaanbebas & WP Badan wajib mendaftarkan diri untukmemperoleh NPWP 1 bulan setelah usaha dimulai
Tempat pendaftaran adalah KPP yang wilayah kerjanyameliputi tempat kedudukan wajib pajak
Tata Cara Memperoleh NPWP
WP orang pribadi yang tidak menjalankanusaha/pekerjaan bebas apabila sampaisuatu bulan memperoleh penghasilandiatas PTKP wajib mendaftarkan diripaling lambat akhir bulan berikutnya
Tempat pendaftaran adalah KPP yangwilayah kerjanya meliputi tempat tinggalWP
Tata Cara Memperoleh NPWP
Pemberian NPWP/PKP secara jabatan,persyaratan subjektif dan objektifnyadibatasi 5 tahun ke belakang
Penghapusan NPWP(Ps.2(6))
Diajukan permohonan penghapusan NPWPoleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WPsudah tidak memenuhi persyaratan subjektifdan/atau objektif berdasarkan UU;
WP Badan dikuidasi karena penghentian ataupenggabungan usaha
Penghapusan NPWP(Ps.2(6))
WP BUT menghentikan kegiatan usahanya diIndonesia; atau
Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskanNPWP dari WP yang sudah tidak memenuhipersyaratan subjektif/objektif sesuai dengan UU
Penghapusan NPWP dilakukansetelah melakukan pemeriksaanpaling lama 6 bulan untuk WP OPdan 12 bulan untuk WP Badan sejakpermohonan diterima secaralengkap.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( N P W P )
N P W P N P W P
SIAPA ?SIAPA ?
DIMANA ?DIMANA ?
KAPAN ?KAPAN ?
FUNGSI ?FUNGSI ?
YANG PENGHASILANNYA
> PTKP
Penghasilannya lebih kecildari PTKP dapat juga memintaNPWP
Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP)
Sesuai tempat tinggal /
tempat kedudukan yang
bersangkutan
Selambat-lambatnya padaakhir bulan berikutnya
Dengan cara apa ?
Dengan mengisi formpendaftaran WP
1. Fotocopy KTP
2. Surat keterangan dari
Perusahaan
3. Surat Kuasa Jika
Dikuasakan
4. KITAS (Keterangan Ijin
Tenaga Asing)
5. KIMS (Keterangan Ijin
Menetap Sementara)
6. Photocopy Pasport
1. Identitas WP bahwa ia
telah Terdaftar
2. Untuk menjaga
ketertiban pembayaran
3. Untuk pengawasan
administrasi
4. Untuk keperluan surat
menyurat dengan DJP /
Instansi Lain
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Format NPWP : 15 Digit
9 Digit
6 Digit
9 Digit pertama : Merupakan kode Wajib Pajak
6 Digit berikutnya : Kode Administrasi Perpajakan
•Nomor PengukuhanPengusaha Kena Pajak
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajakberdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantorDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempattinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatanusaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak.
Yang Wajib Menjadi PKP
Pengusaha yang bukan pengusaha kecil yangmenyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa KenaPajak
Pengusaha kecil yang menyerahkan BarangKena Pajak / Jasa Kena Pajak dan memilihmenjadi PKP
Fungsi NPPKP
Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPNdan PPnBM
Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan
Pencabutan NPPKP
Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerjaKPP lain
Suatu badan yang dimiliki PKP telah dibubarkan
PKP tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP
Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 6(enam) bulansejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
(Ps. 2(9))
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
JENIS SPT
Surat Pemberitahuan Masa adalah SuratPemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah SuratPemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atauBagian Tahun Pajak.
BATAS WAKTU PENYETORAN (BEBERAPA JENIS PAJAK)-MASA
JENIS PAJAK
BATAS WAKTU PENYETORAN
PPh pasal 21
Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atasImpor
Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila BeaMasuk dibebaskan/ditunda, harus dilunasi pada saatpenyelesaian dokumen impor
PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atasimpor (Ditjen Bea dan Cukai)
1 (satu) hari setelah pemungutan pajak Dilakukan
PPh pasal22 -Bendaharawan
Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
PPh pasal22 -Bahan Bakar
Pada saat surat perintah pengeluaran barang (deliveryorder) ditebus
PPh pasal 22 Permungutan oleh badantertentu
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 23
Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 25
Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 26
Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPn BM
Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPn BM – Bendaharawan
Tgl 7 bulan berikutnya setelah Masa Paiak berakhir.
BATAS WAKTU PENYETORAN (BEBERAPA JENIS PAJAK)-TAHUNAN
JENIS PAJAK
BATAS WAKTU PENYETORAN
PPh Badan dan OP
paling lambat sebelum SPTdisampaikan (Ps. 9)
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT- MASABATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT- MASA
JENIS PAJAKJENIS PAJAK
YANGYANG
MENYAMPAIKANSPTMENYAMPAIKANSPT
BATAS WAKTUBATAS WAKTU
PENYAMPAIANPENYAMPAIAN
SPT – MASASPT – MASA
PPh pasal 21, 23/26, 4(2)
Pemotong PPh
Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelahMasa Pajak berakhir
PPh pasal 25
Wajib Pajak
Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelahMasa Pajak berakhir
PPh pasal 22 Impor,
PPN dan PPn BM
atas impor (Ditjen Bea Cukai)
Direktorat Bea Cukai
7 hari setelah batas waktu penyetoran pajakberakhir.
PPh pasal 22 -
Bendaharawan
Bendaharawan
Tanggal 14 bulan takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
PPh pasal 22 –
Bahan Bakar
Pertamina
20 hari setelah Masa Pajak Berikutnya
PPh pasal 22 - Pernungutan olehbadan tertentu
Pernungut Pajak
20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT - TAHUNANBATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT - TAHUNAN
JENIS PAJAKJENIS PAJAK
YANGYANG
MENYAMPAIKAN SPTMENYAMPAIKAN SPT
BATAS WAKTUBATAS WAKTU
PENYAMPAIANPENYAMPAIAN
SPT – TAHUNANSPT – TAHUNAN
PPh OP
Wajib Pajak yangmempunyai NPWP
Paling lambat akhir bulanke-3 setelah akhirtahun pajak
PPh Badan
Wajib Pajak yangmempunyai NPWP
Paling lambat akhir bulanke-4 setelah akhirtahun pajak
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
PEMBETULAN SPT
Pembetulan SPT bisa dilakukan sampaidengan daluwarsa (5 th),
kecuali untuk SPT Rugi atau SPT LebihBayar paling lama 2 tahun sebelumdaluwarsa
Sepanjang belum dilakukanpemeriksaan
JENIS SANKSI DI BIDANG PERPAJAKAN
Sanksi Administrasi Akibat Pembetulan :
Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan atasjumlah pajak yang kurang dibayar (Bunga pasal 8ayat (2) KUP)
Apabila pembetulan SPT dilakukan dalam jangkawaktu pembetulan dengan syarat Direktur JenderalPajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
Bunga dihitung sejak penyampaian SPT Tahunanberakhir sampai dengan tanggal pembayarankarena pembetulan SPT itu.
Kalau untuk SPT Masa: dihitung sejak jatuh tempopembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
JENIS SANKSI DI BIDANG PERPAJAKAN
Sanksi Administrasi AkibatPembetulan :
Sanksi Administrasi berupa denda 150%jumlah pajak yang kurang dibayar(denda pasal 8 ayat (3) KUP )
Pembetulan SPT dilakukan sekalipuntelah dilakukan tindakan pemeriksaan,tetapi sepanjang belum dilakukanpenyidikan.
JENIS SANKSI DI BIDANG PERPAJAKAN
Sanksi Administrasi Akibat Pembetulan :
Sanksi Administrasi berupa kenaikan 50% daripajak yang kurang bayar ( kenaikan pasal 8ayat (5) KUP )
Sudah dilakukan pemeriksaan
SKP belum diterbitkan
Bisa membetulkan SPT yang dapatmengakibatkan:
Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebihbesar atau lebih kecil;
Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadilebih kecil atau lebih besar
Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
Proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
CONTOH KASUS -SANKSI
PT XYZ memasukkan SPT Tahunan 2009 padatanggal 3 Juni 2010 dengan jumlah pajak kurangdibayar sebesar Rp 200 juta yang telahdisetorkan pada tanggal 25 April 2010.
Pada tanggal 10 Agustus 2010 PT XYZmenemukan adanya penghasilan yang belumdilaporkan dalam SPT Tahunan 2009 danmemutuskan untuk melakukan pembetulan SPTTahunan.
Jumlah pajak kurang dibayar dalam SPTpembetulan menjadi sebesar Rp 400 juta.Kekurangan pembayaran dilunasi perusahaanpada tanggal 25 Agustus 2010.
Berapakah sanksi administrasi yang dikenakanatas transaksi di atas?
SOLUTION KASUS -SANKSI
Sanksi keterlambatan pembayaran pajakberdasarkan Pasal 8(2) UU KUP adalah 2%per bulan atas jumlah pajak yang kurangdibayar dihitung sejak saat penyampaianSPT berakhir sampai dengan tanggalpembayaran karena pembetulan SPT ini(belum dilakukan tindakan pemeriksaanpajak).
Maka jumlah sanksi-nya adalah:
(1)Denda telat lapor : Rp 1.000.000
(2) Bunga karena pembetulan:
2% x Rp 200 juta x 4 bulan
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN(PASAL 28 UU KUP)
PEMBUKUAN
adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur,
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yangmeliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertajumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupaneraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatanusaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak OrangPribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahunkurang dari Rp 4.800.000.000,00
PENCATATAN
adalah
pengumpulan data secara teratur tentang peredaran brutodan atau penghasilan bruto
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutangtermasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yangdikenakan pajak yang bersifat final
YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukankegiatan usaha atau pekerjaan bebas yangmenurut ketentuan perundang-undanganperpajakan diperbolehkan menghitungpenghasilan netto dengan menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Netto.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidakmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas.
PENYIMPANAN DATA
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasarpembukuan atau pencatatan dan dokumen laintermasuk data dari pembukuan secara elektronik atauaplikasi on-line wajib disimpan selama 10 tahun diIndonesia.