HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

HUKUM PERDATAINTERNASIONALHUKUM PERDATAINTERNASIONAL

 Teori Kualifikasi Lex Fori Teori Kualifikasi Lex Fori

Teori Kualifikasi Lex CauseTeori Kualifikasi Lex Cause

Teori Kualifikasi BertahapTeori Kualifikasi Bertahap

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Inti Teori :Inti Teori :

“Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum daripengadilan yang mengadili perkara (lex fori) karenasistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lexfori tersebut.”“Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum daripengadilan yang mengadili perkara (lex fori) karenasistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lexfori tersebut.”

Tokoh Kualifikasi Lex Fori :Tokoh Kualifikasi Lex Fori :

1.Franz Kahn (Jerman)1.Franz Kahn (Jerman)

2.Bartin (Perancis)2.Bartin (Perancis)

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

FRANZ KAHN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukanberdasakan lex fori karena :FRANZ KAHN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukanberdasakan lex fori karena :

A. Kesederhanaan (simplicity)A. Kesederhanaan (simplicity)

Pengertian, batasan dan konsep-konsep hukum yangdigunakan dalam penyelesaian sengketa adalah yang palingdikenal oleh hakim.Pengertian, batasan dan konsep-konsep hukum yangdigunakan dalam penyelesaian sengketa adalah yang palingdikenal oleh hakim.

B. Kepastian (certainty)B. Kepastian (certainty)

Pihak-pihak yang berperkara mengetahui terlebih dahulukualifikasi yang akan dilakukan oleh hakim berserta dengankonsekuensi yuridiknya.Pihak-pihak yang berperkara mengetahui terlebih dahulukualifikasi yang akan dilakukan oleh hakim berserta dengankonsekuensi yuridiknya.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

BARTIN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan denganLex Fori karena :BARTIN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan denganLex Fori karena :

Seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnyasendiri dan bukan sistem hukum asing mana pun.Seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnyasendiri dan bukan sistem hukum asing mana pun.

Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaanforum untuk membatasi kedaulatan hukumnya.Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaanforum untuk membatasi kedaulatan hukumnya.

Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidakdikenal dalam lex fori, ia harus menerapkan konsep hukumnyasendiri yang dianggap paling setara dengan konsep hukumasing itu.Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidakdikenal dalam lex fori, ia harus menerapkan konsep hukumnyasendiri yang dianggap paling setara dengan konsep hukumasing itu.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Pengecualian penerapan kualifikasi Lex Fori :Pengecualian penerapan kualifikasi Lex Fori :

a.Jika perkara yang dihadapi menyangkut penentuanhakikat suatu benda sebagai benda tetap atau bendabergerak  Lex Situs (hukum dari tempat bendaterletak).a.Jika perkara yang dihadapi menyangkut penentuanhakikat suatu benda sebagai benda tetap atau bendabergerak  Lex Situs (hukum dari tempat bendaterletak).

b. Jika perkara menyangkut kontrak-kontrak yangdibuat melalui korespondensi, penentuan saat dansah tidaknya pembentukan kontrak  Lex LociContractus (hukum dari tempat pembuatankontrak).b. Jika perkara menyangkut kontrak-kontrak yangdibuat melalui korespondensi, penentuan saat dansah tidaknya pembentukan kontrak  Lex LociContractus (hukum dari tempat pembuatankontrak).

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Keunggulan:Keunggulan:

Perkara lebih mudah diselesaikan, mengingatdigunakannya konsep-konsep hukum Lex Fori yangpaling dikenal oleh hakim.Perkara lebih mudah diselesaikan, mengingatdigunakannya konsep-konsep hukum Lex Fori yangpaling dikenal oleh hakim.

Kelemahan:Kelemahan:

Kemungkinan terjadinya ketidakadilan karenakualifikasi adakalanya dijalankan denganmenggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuaidengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan,atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidakdikenal sama sekali oleh sistem hukum tersebut.Kemungkinan terjadinya ketidakadilan karenakualifikasi adakalanya dijalankan denganmenggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuaidengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan,atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidakdikenal sama sekali oleh sistem hukum tersebut.

Langkah Kualifikasi Lex ForiLangkah Kualifikasi Lex Fori

Kualifikasikan peristiwa X dengan kaidah intern lexfori;Kualifikasikan peristiwa X dengan kaidah intern lexfori;

Tentukan titik taut sekunder dengan melihat padakaidah HPI lex fori;Tentukan titik taut sekunder dengan melihat padakaidah HPI lex fori;

Tentukan lex cause;Tentukan lex cause;

Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidahintern lex cause.Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidahintern lex cause.

 cat: langkah 2,3 dan 4 harus konsisten dengan apayang dikulifikasikan oleh langkah 1. cat: langkah 2,3 dan 4 harus konsisten dengan apayang dikulifikasikan oleh langkah 1.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

KASUS OGDEN Vs. OGDEN (1908)KASUS OGDEN Vs. OGDEN (1908)

Philip, pria warga negara Perancis, berdomisili diPerancis, dan berusia 19 tahun.Philip, pria warga negara Perancis, berdomisili diPerancis, dan berusia 19 tahun.

Philip menikah dengan Sarah (wanita) yangberkewarganegaraan Inggris.Philip menikah dengan Sarah (wanita) yangberkewarganegaraan Inggris.

Pernikahan Philip dan Sarah dilangsungkan dandiresmikan di Inggris tahun 1898.Pernikahan Philip dan Sarah dilangsungkan dandiresmikan di Inggris tahun 1898.

Philip menikah dengan Sarah tanpa izin orang tuaPhilip. Izin ini diwajibkan oleh hukum Perancis(Pasal 148 Code Civil).Philip menikah dengan Sarah tanpa izin orang tuaPhilip. Izin ini diwajibkan oleh hukum Perancis(Pasal 148 Code Civil).

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Tahun 1901, Philip pulang ke Perancis danmengajukan permohonan di pengadilan Perancisuntuk pembatalan perkawinan dengan Sarah denganalasan bahwa perkawinan itu dilangsungkan tanpaizin orang tua.Tahun 1901, Philip pulang ke Perancis danmengajukan permohonan di pengadilan Perancisuntuk pembatalan perkawinan dengan Sarah denganalasan bahwa perkawinan itu dilangsungkan tanpaizin orang tua.

Permohonan dikabulkan oleh pengadilan Perancisdan Philip kemudian menikah dnegan seorang wanitaPrancis di Perancis.Permohonan dikabulkan oleh pengadilan Perancisdan Philip kemudian menikah dnegan seorang wanitaPrancis di Perancis.

Sarah kemudian menggugat Philip di Inggris karenadianggap melakuan perzinahan dan meninggalkanistrinya terlantar. Gugatan ditolak karena alasanyurisdiksi.Sarah kemudian menggugat Philip di Inggris karenadianggap melakuan perzinahan dan meninggalkanistrinya terlantar. Gugatan ditolak karena alasanyurisdiksi.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Tahun 1904, Sarah yang sudah merasa tidak terikatdalam perkawinan dengan Philip, kemudian menikahkembali dengan Ogden (WN Inggris), dandilangsungkan di Inggris.Tahun 1904, Sarah yang sudah merasa tidak terikatdalam perkawinan dengan Philip, kemudian menikahkembali dengan Ogden (WN Inggris), dandilangsungkan di Inggris.

Tahun 1906, Ogden menganggap bahwa Sarah masihterikat dengan perkawinan dengan Philip karenaberdasarkan hukum Inggris perkawinan Philip danSarah belum dianggap batal karena keputusanpengadilan Prancis tidak diakui di Inggris.Tahun 1906, Ogden menganggap bahwa Sarah masihterikat dengan perkawinan dengan Philip karenaberdasarkan hukum Inggris perkawinan Philip danSarah belum dianggap batal karena keputusanpengadilan Prancis tidak diakui di Inggris.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Ogden kemudian mengajukan permohonanpembatalan perkawinan dengan Sarah, dengandasar hukum bahwa istrinya telah berpoligami.Ogden kemudian mengajukan permohonanpembatalan perkawinan dengan Sarah, dengandasar hukum bahwa istrinya telah berpoligami.

Permohonan diajukan di pengadilan Inggris.Permohonan diajukan di pengadilan Inggris.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Proses Penyelesaian Sengketa:Proses Penyelesaian Sengketa:

Untuk menerima atau menolak permohonan Ogden,hakim harus menentukan terlebih dahulu apakahperkawinan Philip dan Sarah sah atau tidak.Untuk menerima atau menolak permohonan Ogden,hakim harus menentukan terlebih dahulu apakahperkawinan Philip dan Sarah sah atau tidak.

Pokok permasalahan dalam perkawinan Philip danSarah berkisar pada persoalan izin orang tua sebagaipersyaratan perkawinan, terutama dalam menetapkanapakah Philip memang memiliki kemampuan hukumuntuk menikah.Pokok permasalahan dalam perkawinan Philip danSarah berkisar pada persoalan izin orang tua sebagaipersyaratan perkawinan, terutama dalam menetapkanapakah Philip memang memiliki kemampuan hukumuntuk menikah.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Kaidah HPI Inggris :Kaidah HPI Inggris :

1. Persyaratan essensial untuk sahnya perkawinan, termasuktentang kemampuan hukum serorang pria untuk menikah(legal capacity to marry) harus diatur oleh lex domicili (dalamhal ini menunjukkan ke arah hukum Perancis).1. Persyaratan essensial untuk sahnya perkawinan, termasuktentang kemampuan hukum serorang pria untuk menikah(legal capacity to marry) harus diatur oleh lex domicili (dalamhal ini menunjukkan ke arah hukum Perancis).

2. Persyaratan formal untuk sahnya perkawinan harus tundukpada hukum dari tempat peresmian perkawinan (Lex LociCelebrationis), dalam hal ini menunjuk ke arah hukumInggris.2. Persyaratan formal untuk sahnya perkawinan harus tundukpada hukum dari tempat peresmian perkawinan (Lex LociCelebrationis), dalam hal ini menunjuk ke arah hukumInggris.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Kualifikasi :Kualifikasi :

Prancis mengkualifikasikan izin orang tuasebagai persyaratan essensial berdasarkanPasal 148 Code Civil.Prancis mengkualifikasikan izin orang tuasebagai persyaratan essensial berdasarkanPasal 148 Code Civil.

Inggris mengkualifikasikan izin orang tuasebagai persyaratan formal.Inggris mengkualifikasikan izin orang tuasebagai persyaratan formal.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Kaidah Intern Inggris :Kaidah Intern Inggris :

Tidak terpenuhinya persyaratan essensial akanmenyebabkan pembatalan perkawinan.Tidak terpenuhinya persyaratan essensial akanmenyebabkan pembatalan perkawinan.

Tidak terpenuhinya persyaratan formal tidakmenyebabkan pembatalan perkawinan.Tidak terpenuhinya persyaratan formal tidakmenyebabkan pembatalan perkawinan.

TEORI KUALIFIKASI LEX FORITEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Kesimpulan :Kesimpulan :

Hakim Inggris mengkualifikasikan perkara berdasarkan LexFori.Hakim Inggris mengkualifikasikan perkara berdasarkan LexFori.

Berdasarkan hukum Inggris, izin orang tua dianggap sebagaipersyaratan formil.Berdasarkan hukum Inggris, izin orang tua dianggap sebagaipersyaratan formil.

HPI Inggris menunjuk hukum Inggris sebagai Lex Cause.HPI Inggris menunjuk hukum Inggris sebagai Lex Cause.

Menurut hukum Inggris, perkawinan Philip dan Sarah tetapdianggap sah.Menurut hukum Inggris, perkawinan Philip dan Sarah tetapdianggap sah.

Konsekuensinya, perkawinan Sarah dan Ogden dianggap tidaksah karena salah satu pihak masih terikat dengan perkawinandengan suami pertamanya.Konsekuensinya, perkawinan Sarah dan Ogden dianggap tidaksah karena salah satu pihak masih terikat dengan perkawinandengan suami pertamanya.

Permohonan Ogden dikabulkan.Permohonan Ogden dikabulkan.

TEORI KUALIFIKASI LEXCAUSETEORI KUALIFIKASI LEXCAUSE

Teori Kualifikasi Lex Cause sering pula disebutKualifikasi Lex Fori yang Diperluas.Teori Kualifikasi Lex Cause sering pula disebutKualifikasi Lex Fori yang Diperluas.

Inti Teori :Inti Teori :

Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalamperkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem sertaukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yangberkaitan dengan perkara.Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalamperkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem sertaukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yangberkaitan dengan perkara.

Tokoh : Martin Wolff.Tokoh : Martin Wolff.

TEORI KUALIFIKASI LEXCAUSETEORI KUALIFIKASI LEXCAUSE

Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukankaidah HPI mana dari Lex Fori yang paling eratkaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkindiberlakukan.Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukankaidah HPI mana dari Lex Fori yang paling eratkaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkindiberlakukan.

Penentuan ini harus dilakukan dengan mendasarkandiri pada hasil kualifikasi yang dilakukan denganmemperhatikan sistem hukum asing yangbersangkutan.Penentuan ini harus dilakukan dengan mendasarkandiri pada hasil kualifikasi yang dilakukan denganmemperhatikan sistem hukum asing yangbersangkutan.

TEORI KUALIFIKASI LEXCAUSETEORI KUALIFIKASI LEXCAUSE

Prof. Sunaryati Hartono :Prof. Sunaryati Hartono :

Kesulitan mungkin akan timbul jika sistem hukum asingtertentu ternyata tidak memiliki sistem kualifikasi yang cukuplengkap, atau bahkan tidak mengenal klasifikasi lembagahukum yang sedang dihadapi dalam perkara.Kesulitan mungkin akan timbul jika sistem hukum asingtertentu ternyata tidak memiliki sistem kualifikasi yang cukuplengkap, atau bahkan tidak mengenal klasifikasi lembagahukum yang sedang dihadapi dalam perkara.

Hakim biasanya menjalankan konstruksi hukum (analogi)dengan memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketahukum yang serupa atau sejenis di dalam sistem-sistem hukumyang dianggap memiliki dasar yang sama.Hakim biasanya menjalankan konstruksi hukum (analogi)dengan memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketahukum yang serupa atau sejenis di dalam sistem-sistem hukumyang dianggap memiliki dasar yang sama.

Jika cara itu belum juga dapat membantu penyelesaianperkara, barulah kualifikasi dilakukan berdasarkan Lex Fori.Jika cara itu belum juga dapat membantu penyelesaianperkara, barulah kualifikasi dilakukan berdasarkan Lex Fori.

TEORI KUALIFIKASI LEXCAUSETEORI KUALIFIKASI LEXCAUSE

Chesire menyarankan agar konsep-konsepseperti “kontrak”, “perbuatan melawan hukum”dan sebagainya dalam HPI diberi pengertianyang lebih luas sehingga dapat mencakupperistiwa / hubungan hukum yang sejenis darisuatu sistem hukum asing.Chesire menyarankan agar konsep-konsepseperti “kontrak”, “perbuatan melawan hukum”dan sebagainya dalam HPI diberi pengertianyang lebih luas sehingga dapat mencakupperistiwa / hubungan hukum yang sejenis darisuatu sistem hukum asing.

Langkah Kualifikasi Lex CauseLangkah Kualifikasi Lex Cause

1.Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah internhukum asing;1.Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah internhukum asing;

2.Tentukan titik taut sekunder dengan melihat padakaidah HPI Lex Fori;2.Tentukan titik taut sekunder dengan melihat padakaidah HPI Lex Fori;

3.Tentukan Lex Cause;3.Tentukan Lex Cause;

4.Putusan dengan kaidah intern Lex Cause.4.Putusan dengan kaidah intern Lex Cause.

Kasus Nicols v. Nicols (1900)Kasus Nicols v. Nicols (1900)

Kasus menyangkut sepasang suami istriberkewarganegaraan Perancis.Kasus menyangkut sepasang suami istriberkewarganegaraan Perancis.

Pernikahan mereka diresmikan di Perancis.Pernikahan mereka diresmikan di Perancis.

Ketika pernikahan dilangsungkan pada tahun 1854,kedua pihak tidak membuat perjanjian / kontrak tentangharta perkawinan.Ketika pernikahan dilangsungkan pada tahun 1854,kedua pihak tidak membuat perjanjian / kontrak tentangharta perkawinan.

Setelah pernikahan, mereka pindah ke Inggris. Suamimeninggal dunia di Inggris dengan meninggalkantestamen yang dibuat secara sah di Inggris.Setelah pernikahan, mereka pindah ke Inggris. Suamimeninggal dunia di Inggris dengan meninggalkantestamen yang dibuat secara sah di Inggris.

Isi testamen ternyata mengabaikan semua hak istriatas harta perkawinan.Isi testamen ternyata mengabaikan semua hak istriatas harta perkawinan.

Istri kemudian mengajukan gugatan terhadaptestamen dan menuntut haknya atas harta bersama.Istri kemudian mengajukan gugatan terhadaptestamen dan menuntut haknya atas harta bersama.

Gugatan diajukan di Pengadilan Inggris.Gugatan diajukan di Pengadilan Inggris.

Proses Penyelesaian PerkaraProses Penyelesaian Perkara

Perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai pewarisantestamentair atau kontrak tentang harta perkawinan.Perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai pewarisantestamentair atau kontrak tentang harta perkawinan.

Hakim Inggris kemudian mengkualifikasikan pekara inisebagai pewarisan testamentair.Hakim Inggris kemudian mengkualifikasikan pekara inisebagai pewarisan testamentair.

Kaidah Intern Inggris mengatakan bahwa : “status kepemilikanatas benda-benda bergerak dari sepasang suami istri harusdiatur dengan sebuah kontrak (tegas atau diam-diam).Kaidah Intern Inggris mengatakan bahwa : “status kepemilikanatas benda-benda bergerak dari sepasang suami istri harusdiatur dengan sebuah kontrak (tegas atau diam-diam).

Kaidah HPI Inggris mengatakan bahwa “jika kontrak tentangstatus kepemilikan atas benda-benda bergerak dari sepasangsuami istri tidak ada, maka status kepemilikan atas benda-benda itu harus diatur berdasarkan Lex Loci Celebrationis(hukum tempat peresmian perkawinan).Kaidah HPI Inggris mengatakan bahwa “jika kontrak tentangstatus kepemilikan atas benda-benda bergerak dari sepasangsuami istri tidak ada, maka status kepemilikan atas benda-benda itu harus diatur berdasarkan Lex Loci Celebrationis(hukum tempat peresmian perkawinan).

Kaidah Intern Perancis mengatakan bahwa “Apabilapara pihak dalam suatu perkawinan tidak membuatsuatu kontrak secara tegas, harta yang ada dalamsuatu perkawinan akan menjadi harta bersama(communaute des biens)”.Kaidah Intern Perancis mengatakan bahwa “Apabilapara pihak dalam suatu perkawinan tidak membuatsuatu kontrak secara tegas, harta yang ada dalamsuatu perkawinan akan menjadi harta bersama(communaute des biens)”.

Hakim kemudian mengkualifikasikan kembaliperkara berdasarkan Kaidah Intern Perancis sebagaiperjanjian diam-diam untuk bercampur harta.Hakim kemudian mengkualifikasikan kembaliperkara berdasarkan Kaidah Intern Perancis sebagaiperjanjian diam-diam untuk bercampur harta.

Konsekuensinya, kewenangan mewaris sang suamimelalui testamen hanyalah mencakup setengah dariseluruh harta bersama.Konsekuensinya, kewenangan mewaris sang suamimelalui testamen hanyalah mencakup setengah dariseluruh harta bersama.

TEORI KUALIFIKASI LEXCAUSETEORI KUALIFIKASI LEXCAUSE

Hakim pada akhirnya memutuskan :Hakim pada akhirnya memutuskan :

testamen dianggap batal dan gugatan jandadikabulkan.testamen dianggap batal dan gugatan jandadikabulkan.

TEORI KUALIFIKASI LEXCAUSETEORI KUALIFIKASI LEXCAUSE

1.Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah internhukum asing (dalam kasus sebagai communaute deBiens);1.Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah internhukum asing (dalam kasus sebagai communaute deBiens);

2.Tentukan titik taut sekunder dengan melihat padakaidah HPI Lex Fori (dalam kasus sebagia Lex LociCelebrationis);2.Tentukan titik taut sekunder dengan melihat padakaidah HPI Lex Fori (dalam kasus sebagia Lex LociCelebrationis);

3.Tentukan Lex Cause (dalam kasus adalah hukumPerancis);3.Tentukan Lex Cause (dalam kasus adalah hukumPerancis);

4.Putusan dengan kaidah intern Lex Cause (dalamkasus sebagai communaute de biens).4.Putusan dengan kaidah intern Lex Cause (dalamkasus sebagai communaute de biens).

TEORI KUALIFIKASIBERTAHAPTEORI KUALIFIKASIBERTAHAP

Inti Teori :Inti Teori :

Penentuan Lex Cause dalam perkara HPI hanya dapat dilakukanmelalui proses kualifikasi, dan pada tahap penentuan Lex Causekualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan Lex Foriterlebih dahulu.Penentuan Lex Cause dalam perkara HPI hanya dapat dilakukanmelalui proses kualifikasi, dan pada tahap penentuan Lex Causekualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan Lex Foriterlebih dahulu.

Kualifikasi harus dilakukan melalui 2 tahap.Kualifikasi harus dilakukan melalui 2 tahap.

Tokoh Kualifikasi Bertahap :Tokoh Kualifikasi Bertahap :

Adolph Schnizer (Swiss), didukung oleh Prof. G.C. Cheshire,Prof. Ehrenzweig, dan Prof. Sunaryati Hartono.Adolph Schnizer (Swiss), didukung oleh Prof. G.C. Cheshire,Prof. Ehrenzweig, dan Prof. Sunaryati Hartono.

A. Kualifikasi Tahap PertamaA. Kualifikasi Tahap Pertama

-Dijalankan pada saat hakim harus menemukankaidah HPI yang akan digunakan untukmenentukan titik taut penentu.-Dijalankan pada saat hakim harus menemukankaidah HPI yang akan digunakan untukmenentukan titik taut penentu.

-Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkanLex Cause.-Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkanLex Cause.

-Proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkandiri pada sistem kualifikasi intern Lex Fori.-Proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkandiri pada sistem kualifikasi intern Lex Fori.

B. Kualifikasi Tahap KeduaB. Kualifikasi Tahap Kedua

-Kualifikasi ini dijalankan setelah Lex Causeditetapkan dan dalam rangka menetapkan kategorikaidah atau aturan hukum intern apa dari Lex Causeyang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara.-Kualifikasi ini dijalankan setelah Lex Causeditetapkan dan dalam rangka menetapkan kategorikaidah atau aturan hukum intern apa dari Lex Causeyang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara.

-Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankanberdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenalpada Lex Cause.-Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankanberdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenalpada Lex Cause.

-Pada tahap ini semua fakta dalam perkara harusdikualifikasikan kembali berdasarkan kategori LexCause.-Pada tahap ini semua fakta dalam perkara harusdikualifikasikan kembali berdasarkan kategori LexCause.

LANGKAH-LANGKAHTEORI KUALIFIKASI BERTAHAPLANGKAH-LANGKAHTEORI KUALIFIKASI BERTAHAP

Tahap ITahap I

1.Kualifikasikan perkara dengan menggunakan kaidah internLex Fori;1.Kualifikasikan perkara dengan menggunakan kaidah internLex Fori;

2.Lihat Kaidah HPI Lex Fori dan tentukan Titik Taut Sekunder2.Lihat Kaidah HPI Lex Fori dan tentukan Titik Taut Sekunder

3.Tentukan Lex Cause.3.Tentukan Lex Cause.

Tahap IITahap II

1.Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern LexCause.1.Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern LexCause.

2.Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah intern LexCause.2.Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah intern LexCause.

Contoh Kasus :Contoh Kasus :

A adalah seorang warga negara Swiss, yang berdomisiliterakhir dan meninggal dunia di Inggris. Pewarismeninggalkan sejumlah harga peninggalan berupabenda tetap di Perancis dan sejumlah benda bergerak diSwiss dan Inggris. Para ahli waris semuanya adalahwarga negara Swiss yang berdomisili di Swiss danperkara pembagian warisan ini diajukan di PengadilanSwiss.A adalah seorang warga negara Swiss, yang berdomisiliterakhir dan meninggal dunia di Inggris. Pewarismeninggalkan sejumlah harga peninggalan berupabenda tetap di Perancis dan sejumlah benda bergerak diSwiss dan Inggris. Para ahli waris semuanya adalahwarga negara Swiss yang berdomisili di Swiss danperkara pembagian warisan ini diajukan di PengadilanSwiss.

Hukum manakah yang dipergunakan hakim Swiss untukmenyelesaikan persoalan ini?Hukum manakah yang dipergunakan hakim Swiss untukmenyelesaikan persoalan ini?

Fakta Hukum :Fakta Hukum :

Hukum Intern Swiss :Hukum Intern Swiss :

Hukum Swiss mengkualifikasikan perkara ini sebagai masalahPewarisan.Hukum Swiss mengkualifikasikan perkara ini sebagai masalahPewarisan.

Hukum Intern Inggris :Hukum Intern Inggris :

Hukum Inggris mengkualifikasikan perkara ini menjadi:Hukum Inggris mengkualifikasikan perkara ini menjadi:

Masalah pembagian harta tetap dikualifikasikan sebagai masalahpewarisan benda tetap.Masalah pembagian harta tetap dikualifikasikan sebagai masalahpewarisan benda tetap.

Masalah pembagian harga bergerak dikualifikasikan sebagaimasalah pewarisan benda bergerak.Masalah pembagian harga bergerak dikualifikasikan sebagaimasalah pewarisan benda bergerak.

Kaidah HPI Swiss :Kaidah HPI Swiss :

Hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalahpewarisan adalah hukum dari domisili terakhir dari pewaris.Hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalahpewarisan adalah hukum dari domisili terakhir dari pewaris.

Kaidah HPI Inggris :Kaidah HPI Inggris :

Untuk benda tetap  Lex Rei SitaeUntuk benda tetap  Lex Rei Sitae

Untuk benda bergerak  domisili terakhir pewarisUntuk benda bergerak  domisili terakhir pewaris

Penyelesaian Perkara :Penyelesaian Perkara :

Tahap I:Tahap I:

-Kasus dikualifikasikan berdasarkan hukum intern Swiss sebagaimasalah Pewarisan.-Kasus dikualifikasikan berdasarkan hukum intern Swiss sebagaimasalah Pewarisan.

-HPI Swiss menunjuk hukum dari domisili terakhir dari pewarissebagai Lex Cause.-HPI Swiss menunjuk hukum dari domisili terakhir dari pewarissebagai Lex Cause.

-Lex Cause adalah Hukum Inggris.-Lex Cause adalah Hukum Inggris.

Tahap II :Tahap II :

-Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Inggris.-Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Inggris.

-Inggris mengkualifikasi perkara ini ke dalam 2 kualifikasi :-Inggris mengkualifikasi perkara ini ke dalam 2 kualifikasi :

a. Masalah pembagian harta tetap dikategorikan sebagai pewarisanbenda tetap.a. Masalah pembagian harta tetap dikategorikan sebagai pewarisanbenda tetap.

b. Masalah pembagian harta bergerak dikategorikan sebagai masalahpewarisan benda bergerak.b. Masalah pembagian harta bergerak dikategorikan sebagai masalahpewarisan benda bergerak.

Putusan Perkara :Putusan Perkara :

-Terhadap benda tetap, diterapkan kaidah internInggris yang mengatur pewarisan benda tetap.-Terhadap benda tetap, diterapkan kaidah internInggris yang mengatur pewarisan benda tetap.

-Terhadap benda bergerak, diterapkan kaidahintern Inggris yang mengatur pewarisan bendabergerak.-Terhadap benda bergerak, diterapkan kaidahintern Inggris yang mengatur pewarisan bendabergerak.