PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI APBD
PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011
PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI APBD
PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PONTIANAK, 21 NOVEMBER 2011
B I O D A T AB I O D A T A
Nama:SLAMET SUDARSONama:SLAMET SUDARSO
Jabatan:Kasubdit Anggaran Daerah Wil IIJabatan:Kasubdit Anggaran Daerah Wil II
Tempat/Tgl.Lahir:Kebumen- Jateng, 31 Des 1960Tempat/Tgl.Lahir:Kebumen- Jateng, 31 Des 1960
Pendidikan :S.1 Adm NegaraPendidikan :S.1 Adm Negara
Pangkat/Golongan:IV/aPangkat/Golongan:IV/a
Unit Org: Ditjen Keungan Daerah,Unit Org: Ditjen Keungan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Telp Ktr & HP:(021) 3504041 & 0811150629Telp Ktr & HP:(021) 3504041 & 0811150629
TUGAS DAN FUNGSI
PP NO.58/2005 (PASAL 129 DAN PASAL 130)
PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMDA YGDIKOORDINASIKAN MENDAGRI
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUDA KAB/KOTADIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR SELAKUWAKIL PEMERINTAH.
PP NO.58/2005 (PASAL 129 DAN PASAL 130)
PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMDA YGDIKOORDINASIKAN MENDAGRI
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUDA KAB/KOTADIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR SELAKUWAKIL PEMERINTAH.
AZAS UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHAZAS UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
AZAS UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHAZAS UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat.
Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat.
PP 58/2005PP 58/2005
Pasal 4Pasal 4
Pembahasan & Kesepakaan
KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD(Juni)
SE KDH kepada SKPD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD &RAPBD (Juli-September)
Pembahasan danpersetujuan RancanganAPBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD (Mei)
MusrenbangKab/Kota (Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja SKPDKab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
11
11
12
12
10
10
13
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DANBANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBERDARI APBD
PERMENDAGRI
32/2011
PERMENDAGRI
32/2011
KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
7,64 %
4,96 %
15,01 %
Juta Rupiah
Juta Rupiah
BELANJA HIBAH
BELANJA HIBAH
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BANSOS
BELANJA BANSOS
BELANJA BANKEU & LAINNYA
BELANJA BANKEU & LAINNYA
72,39%
42
BELANJA TIDAK LANGSUNGRASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
BELANJA TIDAK LANGSUNGRASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
48
BELANJA TIDAK LANGSUNGRASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
BELANJA TIDAK LANGSUNGRASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
49
BELANJA DAERAHRASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
BELANJA DAERAHRASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
56
BELANJA DAERAHRASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
BELANJA DAERAHRASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
57
HIBAH
BANSOS
pemberian uang/barang atau jasadari pemda kepada :
- pemerintah atau
- pemerintah daerah lainnya,
- perusahaan daerah,
- masyarakat dan
- organisasi kemasyarakatan
yang secara spesifik telah ditetapkanperuntukannya, bersifat tidak wajibdan tidak mengikat, serta tidaksecara terus menerus yang bertujuanuntuk menunjang penyelenggara-an urusan pemerintah daerah
pemberian bantuan berupauang/barang dari pemda kepada:
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- Masyarakat
yang sifatnya tidak secara terusmenerus dan selektif yangbertujuan untuk melindungidari kemungkinan terjadi-nyaresiko sosial
RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensiterjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisissosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomenaalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakinterpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar UU No.11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial.
MENUNJANG PENYELENGGARAANURUSAN PEMDA
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dankegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
MELIPUTI
MELIPUTI
PEMBERIAN HIBAH
PENERIMA HIBAH
PEMERINTAH
PEMDA LAINNYA
PERUSAHAANDAERAH
MASYARAKAT
ORGANISASIKEMASYARAKATAN
UANG,
BARANG/
JASA
BENTUK
BANTUAN SOSIAL
PENERIMA BANSOS
LEMBAGA NONPEMERINTAHAN
BENTUK
UANG/
BARANG
MASYARAKAT
KELUARGA
INDIVIDU
KRITERIA PEMBERIANHIBAH
Sekurang-kurangnya harus berdasar atasSekurang-kurangnya harus berdasar atas:
Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
Tidak wajib dan tidak mengikat;
Bersifat sementara dan tidak terus menerussetiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lainoleh peraturan perundang-undangan;
Memenuhi persyaratan penerima hibah.
HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMAYANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGIDARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.
MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DANBERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIFPEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.
TUJUAN PENGGUNAAN.
SELEKTIF
MEMENUHIPERSYARATAN
BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS,KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN
KRITERIA BANTUAN SOSIAL
HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
a.telah terdaftar pada pemda setempat sekurang-kurangnya 3tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda ygbersangkutan; dan
c.memiliki sekretariat tetap.
HIBAH KAPADA PEMERINTAH
a. Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008;
b. Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009
c. Permenkeu Nomor 255/PMK.05/2010
PENGANGGARAN HIBAH
USULANTERTULISCALONPENERIMA
USULANTERTULISCALONPENERIMA
S K P DTERKAIT
S K P DTERKAIT
(1)
(1)
KEPALADAERAH
KEPALADAERAH
TAPD
TAPD
EVALUASI
EVALUASI
PERTIMBANGAN
PERTIMBANGAN
KUA & PPAS
KUA & PPAS
PYSNRKA
PYSNRKA
RKA-PPKD(UANG)
RKA-PPKD(UANG)
RKA-SKPD(BRG/JASA)
RKA-SKPD(BRG/JASA)
R-APBD
R-APBD
PERDA APBD
PERDA APBD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(2)
PYSNRKA
PYSNRKA
(6)
(8)
REKOMEN
REKOMEN
(3)
(3) MELALUI
PENGANGGARAN BANSOS
USULANTERTULISCALONPENERIMA
USULANTERTULISCALONPENERIMA
S K P DTERKAIT
S K P DTERKAIT
(1)
(1)
KEPALADAERAH
KEPALADAERAH
TAPD
TAPD
EVALUASI
EVALUASI
PERTIMBANGAN
PERTIMBANGAN
KUA & PPAS
KUA & PPAS
PYSNRKA
PYSNRKA
RKA-PPKD(UANG)
RKA-PPKD(UANG)
RKA-SKPD(BRG/JASA)
RKA-SKPD(BRG/JASA)
R-APBD
R-APBD
PERDA APBD
PERDA APBD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(2)
PYSNRKA
PYSNRKA
(6)
(8)
REKOMEN
REKOMEN
(3)
(3) MELALUI
PENCANTUMAN DALAM APBD
KELOMPOK BTL
JENIS BELANJA HIBAH
OBYEK BELANJABERKENAAN.
RINCIAN OBYEKBELANJA BERKENAAN
HIBAH
UANG
BARANG/JASA
KELOMPOK BELANJA LANGSUNG
JENIS BELANJA BARANG DAN JASA,
OBYEK BELANJA HIBAH BARANGDAN JASA BERKENAAN KEPADAPIHAK KETIGA/MASYARAKAT
RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAHBARANG DAN JASA KEPADA PIHAKKETIGA/MASYARAKAT BERKENAAN.
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH.
PPKD
SKPD
PENCANTUMAN DALAM APBD
KELOMPOK BTL
JENIS BELANJA BANSOS
OBYEK BELANJABERKENAAN.
RINCIAN OBYEKBELANJA BERKENAAN
BANTUANSOSIAL
UANG
BARANG
KELOMPOK BELANJA LANGSUNG
JENIS BELANJA BARANG & JASA,
OBYEK BELANJA BANSOS BARANGBERKENAAN KEPADA PIHAKKETIGA/MASYARAKAT
RINCIAN OBYEK BELANJA BANSOSBARANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASY BERKENAAN.
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA PENERIMA
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
PPKD
SKPD
HIBAH BERUPA UANG = DPA-PPKD.
HIBAH BERUPA BARANG/JASA = DPA-SKPD.
KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DANBESARAN UANG ATAU JENIS BARANG ATAU JASA.
PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH DIDASARKANPADA DAFTAR PENERIMA HIBAH.
PENYERAHAN HIBAHBARANG
BUKTI SERAH TERIMABARANG/JASA
PELAKSANAAN HIBAH
PENCAIRAN HIBAHUANG
MEKANISME
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS).
BANSOS BERUPA UANG = DPA-PPKD.
BANSOS BERUPA BARANG= DPA-SKPD.
KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMADAN BESARAN BANSOS.
PENYALURAN/PENYERAHAN BANSOS DIDASARKANPADA DAFTAR PENERIMA BANSOS.
PENYERAHAN HIBAHBARANG
BUKTI SERAH TERIMABARANG
PELAKSANAAN BANSOS
MEKANISME LS.
</= RP. 5JT TU DAPAT MEKNTU= KWITANSI
PENCAIRAN BANSOSUANG
NASKAH PERJANJIAN HIBAHDAERAH
PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH;
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH;
BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH YGAKAN DITERIMA;
HAK DAN KEWAJIBAN;
TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN
TATA CARA PELAPORAN;
MEMUAT a.l.
PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN
PEMDA
a. usulan calon
b. daftar penerima hibah
c. NPHD
d. pakta integritas penerimahibah
e. bukti transfer uang ataubukti serah terimabarang/jasa
PENERIMA
a.Lap. penggunaan hibah
b.Surat peryataan tang-gungjawab penggunaanhibah
c.Bukti pengeluaran yglengkap dan sah /buktiserah terima barang/jasa
Penerima hibahberupa uangmenyampaikanlaporan kpdKDH melaluiPPKD tembusanSKPD terkait
Penerima hibahberupabarang/jasamenyampaikanLap kpd KDHmelalui SKPDterkait.
PERTANGGUNGJAWABAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAPORAN
PELAPORAN
PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN
PEMDA
a. usulan calon
b. daftar penerima bansos
c. pakta integritas penerimabansos
d. bukti transfer uang ataubukti serah terimabarang/jasa
PENERIMA
a.Lap. penggunaan bansos
b.Surat peryataantanggungjawabpenggunaan bansos
c.Bukti pengeluaran yglengkap dan sah/buktiserah terima barang
Penerima bansosberupa uangmenyampaikanlaporan kepadaKDH melaluiPPKD tembusanSKPD terkait
Penerima bansosberupabarang/jasamenyampaikanlaporan kepadaKDH melaluiSKPD terkait.
PERTANGGUNGJAWABAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAPORAN
PELAPORAN
1.SKPD terkait melakukan monev ataspemberian hibah dan bansos.
2.Hasil monev disampaikan kpd KDH dgntembusan kpd SKPD yg mempunyai tugasdan fungsi pengawasan.
3.Dalam hal hasil monev terdapat penggunaanhibah atau bansos yg tdk sesuai dgn usulanyg telah disetujui, penerima hibah ataubansos yg bersangkutan dikenakan sanksisesuai dgn peraturan perundang-undangan.
Tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporanserta monev hibah dan bansos diatur lebih lanjutdengan PERKADA
Pemda yg telah menetapkan PERKADA yg mengaturpengelolaan pemberian hibah dan bansos sebelumberlakunya Permendagri ini harus disesuaikan denganPermendagri ini paling lambat tanggal 31 Desember2011
Pemda dapat menganggarkan hibah dan bansosapabila telah menetapkan PERKADA.
