HUKUM ACARA PERDATA
Oleh :
Hamonangan Albariansyah, SH, MH
(disarikan dari buku ajar Hukum Acara Perdata di Indonesia karya Bpk. Ahmaturrahman, SH)
MoU Perkuliahan
3 SKS = 36 x Pertemuan
Komponen nilai
Absen +Tugas 1 + UTS + Tugas 2 + UAS
Tim Pengajar :
H. Abdullah Gofar, SH, M.Hum
Ahmaturrahman, SH
Hamonangan Albariansyah, SH, MH
Mahasiswa Masuk kelas sesuai dengan jadwalpengisian KRS
tidak menerima KK titipan dan KK sementara
Kecurangan selama Ujian = tidak lulus
Ujian susulan max.1 minggu setelah Mata Kuliahtsb
Tata tertib mahasiswa ditaati
PERTEMUAN 1GARIS BESAR POKOK PEMBELAJARAN (GBPP)HUKUM ACARA PERDATA
PENDAHULUAN
Peristilahan
Pengertian
Sumber Hukum
Asas- asas Hukum
Susunan & Kekuasaan Peradilan
Struktur Organisasi PN
Tugas & Wewenang Pengadilan
Sifat Acara Persidangan
Sejarah & Perkembangan Hukum AcaraPerdata di Indonesia
PEMBERIAN KUASA (Lastgeving)
Pengertian
Pengaturan
Syarat Surat Kuasa
Cara-cara memberi Kuasa
Format dan Substansi Surat Kuasa
Contoh-contoh Surat Kuasa
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
Metode Penyelesaian Perkara
Tahapan Penyelesaian Perkara di PN
GUGATAN
Pihak yang dapat mengajukan Gugatan
Kompetensi Pengadilan
Cara Mengajukan Gugatan
Format dan Substansi Gugatan
Penggabungan Gugatan
Pendaftaran Gugatan
Contoh Surat Gugatan
SITA JAMINAN (UPAYA MENJAMINHAK)
Pengaturan & Bentuk-bentuk SitaJaminan
Saat Berlakunya Sita Jaminan
Berakhirnya Sita Jaminan
Sita Terhadap Perusahaan (RijdendeBeslag)
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
Kemungkinan yang terjadi pada SidangPertama
Penggugat hadir - Tergugat tidak hadir
Penggugat tidak hadir – Tergugat hadir
Penggugat & Tergugat sama-sama tidakhadir
Penggugat & Tergugat masing-masing hadir
Pencabutan & Perubahan Gugatan
Jawaban Tergugat
Eksepsi
Pokok Perkara
Gugat Balik (Reconventie)
Perkara dengan Tiga Pihak
PEMBUKTIAN
Pengertian Membuktikan
Pengaturan Pembuktian
Perihal yang harus Dibuktikan
Beban Pembuktian
Alat - alat Bukti
Bukti Tulisan (surat)
Saksi-saksi
Persangkaan (Vermoeden)
Pengakuan (Bekentenis)
Sumpah (Eed)
PUTUSAN HAKIM (VONNIS)
Pengertian Putusan
Jenis-jenis Putusan
Susunan & Substansi Putusan
Sifat Kekuatan Putusan
UPAYA HUKUM (RECHTS MIDDELEN)
Pengertian
Jenis-jenis Upaya Hukum
Upaya Hukum Biasa
–Verzet, Banding dan Kasasi
Upaya Hukum Luar Biasa
–PK & Perlawanan Pihak Ketiga
EKSEKUSI
Pengertian
Putusan yang dapat di Eksekusi
Pengaturan Eksekusi
Bentuk-bentuk Eksekusi
Instansi Pelaksana Eksekusi
Prosedur Eksekusi
ARBITRASE
Pengertian
Jenis Sengketa Arbitrase
Bentuk dan Sifat Putusan
PERTEMUAN 2PENDAHULUAN HUKUM ACARA PERDATA
Peristilahan
Hukum Acara
Mengatur cara agar hukum material dapat dijalankan
Hukum Proses
Rangkaian perbuatan atau tindakan sehingga hukummaterial dapat diwujudkan
Hukum Formil
hukum yang mengatur bagaimana caranya agar hukummeterial dapat dipertahankan dan dilaksanakansebagaimana mestinya
Mengutamakan kebenaran bentuk dan kebenaran cara
Hukum Acara Perdata Selanjutnya dalam slide inidisingkat HAPdt
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH
HAPdt adalah kumpulan aturan-aturan hukum ;
yang mengatur bagaimana cara menjaminditaatinya hukum perdata materil ;
dengan perantara hakim
HAPdt bersifat mengabdi kepada hukummateril (Bediende Functie)
HAPdt meliputi 3 tahap tindakan :
Pendahuluan, persiapan pengajuan gugatan
Penentuan, pemeriksaan peristiwa, pembuktiandan putusan hakim
Pelaksanaan, Eksekusi
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
HIR (Herziene Indonesische Reglement) didalam Stb.1941 : 44 Pasal 118-245,berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah Jawa& Madura
RBg (Rechtsreglement voor deBuitenwesten) di dalam Stb.1927 : 227Pasal 142-314, berlaku bagi Gol.Bumiputera daerah luar Jawa & Madura
BRv (Reglement opde BurgerlijkeRechtvordering) di dalam Stb.1847 : 52,berlaku bagi Gol.Eropa & yangdipersamakan. Skerang sebagai Pedoman
UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun2009
UU Mahkamah Agung, 5 tahun 2004
UU No.2 tahun 1986 ttg PeradilanUmum jo UU No.8 tahun 2004 jo UUNo.49 tahun 2009 ttg Perubahankedua UU No.2 tahun 1986 ttgPeradilan Umum
SEMA
Jurispurdensi
Asas-asas dalam HAPdt
Peradilan dilakukan “demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”.Pada kepala Putusan hakim.
Fungsinya : memberi kekuatan untukmelaksanakan apa yang ditetapkan dalamputusan itu secara paksa oleh alat negara(kekuatan Eksekutorial)
Peradilan dilakukan dengan :
“sederhana”, mudah dipahami dan tidak
berbelit-belit.
“cepat”, tidak banyak formalitas
“biaya ringan”, terjangkau oleh rakyat.